Hukum

Ada Anomali dalam Rumusan Ketentuan Peralihan UU KPK Hasil Revisi 2019

Petrus Selestinus, SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Mantan Komisioner KPKN. (*)

JAKARTA,-SUARAFLORES.NET,- Polemik tentang apakah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan. masih berwenang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, pasca berlakunya UU KPK hasil revisi pertanggal 17 Oktober 2019, maka jawabannya adalah  OTT KPK masih tetap dilakukan oleh KPK berdasarkan ketentuan pasal 69D UU KPK hasil revisi.

“Karena ketentuan pasal 69D UU KPK Revisi dengan tegas menyatakan bahwa sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah. Artinya, mengacu kepada UU No. 30 Tahun 2002,” kata Petrus Selestinus, SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Mantan Komisioner KPKN di Jakarta, Jumad (18/10/2019) melalui rilis yang diterima Suaraflores.Net.

Menurut Selestinus, polemik tersebut terjadi karena menjelang berlakunya UU KPK Revisi dan masa bhakti pimpinan KPK Agus Rahadjo dkk yang akan berakhir pada pertengahan Desember 2019. Hampir setiap hari KPK melakukan OTT, sementara pada saat bersamaan telah berlaku UU KPK Revisi yang mengharuskan Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan harus seijin Dewan Pengawas namun demikian Dewan Pengawasnya sendiri belum dibentuk karena akan dibentuk bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK periode  2019-2023 pada pertengahan Desember 2019. 

DIkatakannya, meskipun terdapat jaminan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK berdasarkan UU KPK sebelum direvisi seperti dimaksud di dalam pasal 69D UU KPK Revisi, namun ketentuan pasal 70C UU KPK Revisi, telah melahirkan polemik, oleh karena ketentuan pasal 70C dengan tegas menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Peralihan kedua pasal UU KPK Revisi tersebut, lanjut Selestinus, memperlihatkan adanya pertentangan dan saling menegasikan karena di satu pihak pasal 69D membolehkan KPK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan “sebelum” UU ini diubah (UU No. 30 Tahun 2002), akan tetapi juga di pihak lain pada pasal 70C mengharuskan semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK harus berdasarkan UU KPK Revisi Tahun 2019. 

“Dari rumusan pasal 69D UU KPK Revisi maka keberadaan Dewan Pengawas KPK seakan-akan menjadi penentu berlakunya UU KPK Revisi, bahkan memunculkan pertanyaan apakah pemberlakukan UU KPK sebelum revisi hanya sebatas kewenangan KPK yang memerlukan ijin Dewan Pengawas atau menyangkut seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Inilah yang menjadi sumber polemik di tengah masyarakat menyikapi berlakunya UU KPK Revisi, yang kelak akan membawa UU KPK Revisi ini berujung kepada Judicial Review di MK,” terang Selestinus. 

Sebagai sebuah Ketentuan Peralihan, papar Selestinus, mestinya rumusan pasal 69D UU KPK Revisi harus diperjelas, karena selain rumusan dalam Ketentuan Peralihan itu, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum juga untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum untuk sementara waktu, karena itu rumusan pada ketentuan pasal 69D dan pada pasal 70C seharusnya diperjelas di dalam penjelasan UU KPK Revisi.

“Atau rumusan pasal 69D dan 70C bisa disatukan dalam satu rumusan pasal sehingga berbunyi sebagai berikut, “segala tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalan UU ini, kecuali tugas dan wewenang KPK yang memerlukan ijin Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah hingga Dewan Pengawas dibentuk,” kata Selestinus..

Anehnya, ungkap Selestinus, keberadaan Dewan Pengawas merupakan salah satu organ terpenting di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi namun keberadaanya tidak ditegaskan apakah ia berada di dalam struktur organisasi pimpinan KPK atau tidak, sama sekali tidak digambarkan dengan rumusan yang menempatkan dimana kedudukan Dewan Pengawas diantara organ Pimpinan KPK dan organ Pegawai KPK. 

“Apakah Dewan Pengawas KPK ini berada di dalam struktur yang sejajar dengan pimpinan KPK dan menjadi bagian di dalam struktur organisasi KPK atau Badan Pengawas ini memiliki organisasi tersendiri dan berada dalam rumpun kekuasaan legislatif karena berperan mengawasi Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Mari kita lihat perjalanan UU ini dalam pelaksanaannya,” tutup Selestinus.

To Top