Hukum

AMAN Nusa Bunga Desak Pemerintah Percepat Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat

Peserta Forum Discussion Grup

ENDE, SUARAFLORES.NET—Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga menggelar Focus Grup Discussion di aula PSE Ende selama 2 hari terhitung tanggal 28-30 Nopember 2019. Tujuan FGD mendesak pemerintah mempercepat proses pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda), Pengakuan dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang belum dijalankan, yang hingga kini belum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup).

“FGD digelar guna membahas sejumlah persoalan masyarakat adat terutama Perda tentang PPHMA yang sudah ditetapkan 2 tahun silam namun hingga kini belum dijalankan karena masih menunggu Peraturan Bupati  (Perbup) untuk kepentingan masyarakat adat di kabupaten Ende,” ujar Ketua AMAN wilayah Nusa Bunga, Philipus Kami.

Philipus mengatakan, untuk Perda PPHMA sudah disahkan pada tahun 2017 lalu oleh DPRD Ende periode 2014-2019. Perda yang telah dilahirkan melalui proses yang panjang ini mesti hidup dalam masyarakat dan tata kelolah Pemerintah Kabupaten Ende.

“Tujuan dari Perda ini adalah sebagai sebuah produk hukum untuk menjadi solusi persoalan masyarakat adat,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, AMAN dan Pokja masyarakat adat wilayah Nusa Bunga mendorong Pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait untuk segera mengeluarkan Perbup agar  Perda tersebut dapat segera diimplementasikan.

Baca juga: Protes Pembangunan di Madawat, Warga Tutup Selokan Rabat

Baca juga: Misteri Kematian ASN di Ende, Polisi Lakukan Outopsi Jasad Anselmus Wora

Dalam forum FGD tersebut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga menyambut baik berbagai perkembangan dalam dinamika legislasi nasional maupun daerah yang memihak kepada masyarakat adat. Akan tetapi, AMAN melihat bahwa masih banyak tantangan besar dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun wilayah dan sumber daya alam.

Eksistensi, identitas dan ketahanan, tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat masih terancam oleh perkembangan pembangunan yang eksploitatip dan ekspansif,  praktik – praktik penghilangan wilayah adat serta berbagai kekerasan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Sebagai pewaris sah tanah dan segala sumber daya alam di Nusantara serta pewaris bentuk -bentuk kebudayaan asli maka AMAN wilayah Nusa Bunga melalui FGD yang sudah 4 kali digelar tersebut telah menghasilkan rekomondasi- rekomondasi untuk berbagai pihak terkait demi penguatan komunitas – komunitas masyarakat adat diwilayah Nusa Bunga. (dami).

To Top