Hukum

Badai PAW DPR-RI Berujung Perang PDIP Vs KPK, Apa Reaksi Para Praktisi Hukum?

Sekjend DPP PDIP, Hasto Kritiyanto saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (DOK)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,-Beberapa pekan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristianto tengah dilanda prahara. Prahahara tersebut terkait pergantian anggota DPR-RI  Provinsi Sumatera Selatan oleh KPU RI berdasarkan rekomendasi (keputusan) yang diajukan DPP PDIP. Kasus tersebut kemudian mencuat ke media massa dan menjadi topik panas beberapa pekan terakhir lantaran tercium aroma korupsi yang diduga menyeret sejumlah pihak, termasuk Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akhirnya turun tangan dengan melakukan operasi khusus guna membongkar dugaan kasus tersebut. Lalu apa reaksi DPP PDIP?

PDIP sebagai partai berkuasa tentu tidak tinggal diam, merasa terus diserang dan disudutkan, maka DPP PDIP kemudian membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi secara hukum. Tim hukum tersebut terdiri dari, I Wayan Sudirta, SH, Yanuar Prawira Prawira, SH, MH, DR (Yuris MPH, Teguh Samudera, SH, MH, M. Nuzul Wibawa, S.AG, MH, Krisna Murti, SH, MH, Paskarita Tombi, SH, MH, Heri Perdana, Tarigan,SH,MH, Benny Hutabarat, SH, Kores Tambunan, SH, MH, Johanes L. Tobing, SH, dan Roy Jansen Siagian, SH. Tim hukum tersebut kemudian bertugas membedah kasus PAW dan menyikap ‘operasi tangkap tangan versi KPK.

Dalam keterangan pers tim hukum yang diterima media usai jumpa pers yang digelar Sekjend PDIP, Hasto Kristianto di Jakarta, beberapa hari lalu, tim hukum PDIP, menegaskan bahwa setelah mencermati fakta-fakta sehubungan dengan istilah operasi tangkap tangan (OTT) versi KPK atau secara hukum dalam KUHAP dikenal dengan definisi “tertangkap tangan” yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) tertanggal 20 Desember 2019 bertepatan dengan pergantian Pimpinan KPK, maka secara hukum, maka  Tim Hukum DPP PDIP memandang perlu untuk menanggapi.

Tanggapan tim hukum tersebut, antara lain,pertama, tim menegaskan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) wajib dan taat pada hukum, tanpa kecuali. Namun pada saat bersamaan, seluruh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini KPK, juga wajib mengedepankan azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan seharusnya selalu menjunjung tinggi mekanisme hukum (pro-justisia). Kedua, persoalan penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang biasa dilakukan oleh partai politik adalah persoalan sederhana sebagai bagian dari kedaulatan Parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan.

“Pengajuan Penetapan Calon Terpilih yang dimohonkan kepada KPU oleh PDI Perjuangan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 57P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019 terhadap uji materi Peraturan KPU dan juga Fatwa Mahkamah Agung RI. Sehingga tidak ada pihak manapun baik Parpol atau KPU yang dapat menegosiasikan hukum positif dimaksud,” tandas tim hukum.

Ketiga, menurut mereka, penangkapan terhadap Sdr. Wahyu Setiawan – Komisioner KPU dan kawan-kawannya (Agustiani Tio Fridelina-Mantan Bawaslu, Syaiful Bahri- Swasta) selaku penyelenggara negara yang dikaitkan dengan proses Permohonan Pelaksanaan Putusan MA tersebut tidaklah dapat  dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan.

“Menurut hemat kami, tidak sesuai dengan definisi tertangkap tangan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Tertangkap Tangan adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat  tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu,” tandas mereka.

Menurut mereka, berdasarkan release yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),   perbuatan   yang   diduga   sebagai   perbuatan   pidana   dilakukan   pada “pertengahan   Desember   2019   dan   akhir   Desember   2019.” Sedangkan  penangkapan yang dilakukan oleh KPK ‘dilaksanakan’ pada tanggal 8 Januari 2020.

Keempat, bahwa oleh karena itu, apa yang terjadi menurut pendapat tim hukum tidak dapat dikategorikan sebagai OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik yang ditanda tangani oleh Ketua KPK  tanggal 20 Desember 2019 pada saat terjadinya pergantian Pimpinan KPK sebagaimana tersebut diatas.

Yang kemudian terjadi framing dari media tertentu, lanjut tim hukum, dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang staff Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan kepada penyelenggara negara sehubungan dengan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif terpilih di daerah Sumatera Selatan sebagaimana disampaikan oleh Andi Arif, framing penggeledahan Kantor PDI Perjuangan, framing PTIK dan framing OTT yang sebenarnya bukan OTT, dan lain sebagainya.

“Terhadap hal tersebut menurut hemat kami yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistimatis dari “Oknum KPK” yang melakukan “pembocoran” atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu, dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan. Kami sangat menyesalkan adanya pemberitaan sepihak yang objek pemberitaannya tersebut seharusnya merupakan konten pro-justisia yang belum terbukti akan kebenarannya dan masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga terhadap hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan kami akan mengambil langkah   hukum secara perdata dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers,” kata para tim hukum.

Kelima, terkait upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung PDI Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2020 tanpa ijin tertulis dari Dewan Pengawas, adalah perbuatan melanggar  hukum dan  melanggar kode etik, karena berdasarkan UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 B ayat (1) huruf (b), pada intinya menyatakan : “Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan”, dan Pasal 47 ayat (1) menyatakan : “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.” Oleh karena itu menurut hukum, izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak harus ada.

Selanjutnya, menurut para tim hukum, penggunaan Sprint Lidik lama guna melaksanakan OTT pada masa kepemimpinan Pimpinan KPK yang baru tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 70B dan Pasal 70C. Pasal 70B menyatakan “Pada saat Undang-Undnang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang – Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, pada Pasal 70C menyatakan “ pada saat Undang – Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang – undang ini. Para tim hukum menegaskan bahwa konstruksi hukum yang terjadi sebenarnya adalah perkara penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu.

Petrus Selestinus Nilai Tuduhan KPK Langgar Hukum Tidak Berdasar

Menyikapi pendapat dan pembelaan yang dilakukan oleh para Tim Hukum DPP PDIP, yang menilai KPK telah melanggar hukum , advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus, SH, menegaskan bahwa apa yang ditudingkan kepada KPK melanggar hukum ketika menggeleda kantor DPP PDIP dan ruang kerja Sekjend Hasto Kristianto samasekali tidak berdasar.

Menurut Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumad (17/1/2010) di Jakarta, menegaskan bahwa KPK berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk melakukan penggeledahaan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK. Untuk itu Penggeledahan dan Penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor DPP PDIP tidak melanggar hukum dan etika, karena prinsip KUHAP menegaskan tidak semua penggeledahan dan penyitaan wajib memerlukan izin, karena dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izifrn terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan (pasal 34 ayat (1) KUHAP), yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik KPK.

“Dengan demikian tuduhan terhadap penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tanpa disertai Surat Izin Dewan Pengawas KPK sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan etika adalah tuduhan yang sangat berlebihan dan tidak berdasar, karena baik KUHAP maupun UU KPK No. 19 Tahun 2019 tidak mensyaratkan izin dimaksud sebagai sesuatu yang mutlak, tegas Petrus.

Menurut Petrus, undang-undang justeru memberikan pengecualian dimana tidak semua moment penggeledahan dan penyegelan wajib disertai Surat Izin dari pihak yang berwenang Cq. Pengadilan Negeri atau Dewan Pengawas bagi Penyelidik atau Penyidik KPK. Di dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dikatakan bahwa , ayat (1) : Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas; dan ayat (2) : Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

“Dengan demikian berarti tanpa adanya Surat Izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto Kristiyanto karena Surat Izin dapat diberikan atau tidak dapat diberikan mengandung pengertian bahwa tidak semua penggeledahan dan penyegelan memerlukan Surat Izin Dewas KPK,” katanya.

“Satu dan lain, karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Kondisi dimana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subyektif penyelidik atau penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan termasuk oleh KPK sendiri. Oleh karena itu, tindakan penyelidik dan penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja Hastodi Jln. Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, meskipun belum dilengkapi dengan Surat Izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka tindakan itu tetap sah menurut hukum atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK bukan menurut Satgas DPP PDIP,” tegasnya lagi.

Justeru, tegas Petrus, sikap tolak DPP PDIP terhadap pelaksaan tugas Penyelidik dan Penyidik KPK itulah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi). Mengapa? Karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi  dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara 3 s/d 12 tahun penjara. Tindakan demikian dikategorikan sebagai Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor. (bungkornell/sft)

To Top