Sorotan Redaksi

Banjir Uang ke Desa, Mengapa NTT Masih Miskin Terus ?

Muhammad Kamil, salah satu warga miskin di Desa Sagu, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Desa tersebut belum mendapat perhatian program pemerintah dan hingga kini masih terbelenggu dalam kemiskinan. (Foto: Robert)

SUARAFLORES.NET,–Aneh tapi nyata. Kaya tapi miskin. Demikian realita yang terus dirasakan kurang lebih 5,2 juta lebih rakyat NTT saat ini . Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun bahkan berpuluh tahun, cap termiskin, terbelakang, dan tertinggal seolah-olah sudah menjadi lagu wajib yang dinyanyikan. Memang malu, tapi muka rakyat NTT harus tebal memikul beban itu. Merek atau cap atau stigma NTT Miskin terus berbunyi ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh penjuru dunia lewat jagad media. Pertanyaan terus menerus muncul bak banjir bandang, tapi sulit dijawab dan ditangkis oleh Pemerintah NTT. Ada apa ? Mengapa rakyat di desa-desa masih terus dinilai miskin? Siapa yang salah?

Diduga karena tekanan rasa malu karena serangan kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pusat, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di masa kejayaannya, berkali-kali dalam berbagai kesempatan kepada media maupun kepada masyarakat NTT, meminta dan mengajak seluruh rakyat NTT berhenti mengatakan ‘Kita Miskin’ untuk menghapus ‘Stigma NTT Miskin’ yang terus gencar. Dia meminta cap NTT (Nanti Tuhan Tolong) dihilangkan dan diganti dengan New Teritory Tourism dan lain-lain.

Dalam pemberitaan berbagai media di NTT, termasuk Suaraflores, di era kejayaan Frans, ia terus mengkampanyekan dan menggerakan kekuatan ekonomi lokal, pangan lokal, seperti jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, buah, sayuran, ikan dan garam sebagai potensi terbesar. Ia penuh semangat keliling NTT menggelorakan perang melawan Stigma Miskin dengan menggerakan Program Anggur Merah (DeMaM) pariwisata dan potensi ekonomi lokal, garam ikan dan tenun ikat. Perjuangannya selama 10 tahun mungkin berhasil di atas data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT yang menurunkan angka kemiskinan, tapi sayang sekali, hingga saat ini, NTT di mata nasional masih tetap dipasung sebagai juara ketiga kemiskinan setelah Papua dan Papua Barat. Mengerikan !

Selama 10 tahun terakhir, keluhan terbesar oleh Pemerintah dan DPRD NTT adalah NTT kurang uang atau APBD NTT tidak cukup untuk membiayai seluruh proses program pembangunan di NTT. (Baca APBD NTT dari tahun 2008-2018). Tak terelakan dalam setiap rapat paripurna terjadi tarik menarik dan perdebatan seru membahas anggaran. Apakah anggaran hanya dari APBD NTT? Jawabannya tidak, ada berbagai post anggaran datang dari pusat seperti DAK, DAU juga APBN untuk berbagai program di dinas teknis, seperti PUPR, Kelautan, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Pendidikan, Dana untuk Desa (ADD) dan lain-lain. Dari sekian sumber anggaran terseut, anggaran untuk infrastruktur dan Dana Desa terbesar dan tertinggi mengalir untuk Provinsi NTT selama lima tahun terakhir. (Baca data dana desa dan anggaran infrastruktur Kementerian Desa, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan RI) .

Membuka lembaran dokumen anggaran negara, sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkuasa, Provisi NTT terus mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran yang sangat besar di bidang pembangunan infrastruktur dan alokasi Dana Desa. Kemajuan infrastruktur memang sangat terasa memuncak, dengan dibangunnya bendungan, jalan raya (nasional), pelabuhan, bandara, daerah irigasi, embung dan lain sebagainya.

Selain itu, Dana Desa yang digelontorkan juga terus naik setiap tahun hingga 2019 ini, kurang lebih 3.000-an desa di seluruh NTT menerima dana ini setiap tahun. Coba hitung, jika terendah setiap tahun 1 desa mendapat Rp1 miliar, maka selama 5 tahun1 desa bisa Rp5 miliar. Itu belum termasuk dukungan dana dari program lain dari provinsi dan kabupaten yang masuk ke desa. Rata-rata gubernur dan setiap bupati mempunyai program masuk desa, jadi begitu banyak dana yang ada di desa.

Seperti dikutip dari Republik.co.id, selama 5 tahun ini, pemerintah pusat telah menggelontorkan 10,5 triliun dana desa ke NTT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT, Pieter Manuk, mengatakan pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 10,5 triliun selama lima tahun. Pengucuran dana desa sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di provinsi berbasis kepulauan ini. “Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk NTT setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat besar sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah warga miskin di daerah ini,” kata Manuk, di Kupang, Kamis (28/3) beberapa waktu lalu. Pertanyaan kembali muncul, ada apa? kenapa rakyat di desa-desa masih miskin terus? Bahkan ketiga di Indonesia.

Soal desa-desa di NTT masih miskin, tokoh pegiat Pancasila Sakti, Liberius Langsinus (Bung Sila) kepada media, ini, Rabu (3/4) lalu menegaskan ada dua penyebab, yaitu pertama, struktur birokrasi yang gemuk dan miskin kerja. Artinya, sebagian dari anggaran hanya untuk biaya birokrat desa dan belanja ATK desa dan sebagian untuk pekerjaan fisik. maka dana desa langsung habis terpakai bukan menjadi modal untuk kelanjutakn usaha-usaha produktif. warga desa. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa masih lemah, dan masih ada intervensi pemda untuk bermain dengan perangkat desa melakukan korupsi dana desa.

Fakta membuktikan bahwa begitu banyak aparatur desa terlibat korupsi dana desa. Apa artinya? Artinya korupsi sudah sudah turun gunung dan mulai mengakar di desa-desa karena proyek dana desa mengalir ke desa. Korupsi bukan hanya marak di lingkaran birokrasi NTT saja tetapi sudah merambat mengakar ke desa-desa. Jika ini terus terjadi, maka NTT sudah pasti tetap miskin terus. Sangat miris, di tengah banjir duit Rp10,5 triliun ke NTT, tetapi masih ada desa yang terus menerus miskin, yang tidak mendapatkan perhatin. Salah satu contoh adalah Desa Sagu, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang warga desanya hidup terbelenggu dalam kemiskinan, dan tidak mendapatkan perhatian program apapun dari pemerintah.

Namun, memasuki babak baru pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi, dengan misi dan agenda besar melawan kemiskinan yang membelenggu NTT dan membersihkan korupsi membawa harapan baru. Dua figur papan atas yang memiliki segudang pengalaman ini, dalam kampanye Pilgu 2018 lalu telah menegaskan keras dan lantang kepada seluruh rakyat NTT akan membebaskan NTT dari kemiskinan dan korupsi yang selama ini telah menyengsarakan rakyat NTT. Dalam kampanye Pilgub 2018 lalu, kedua tokoh pemberani ini berteriak lantang akan komit menuntaskan kemiskinan, korupsi, kemelaratan, kebodohan di NTT, agar NTT terus bangkir berjalan menuju kesejahteraan.

Dua agenda (isu) besar yang menjadi daya dorong Viktory-Joss mendapat dukungan besar memenangkan Pilgub NTT 2018 ini, kini tengah dilakukan. dengan membangun sistem birokrat yang bersih dari KKN yang ditandai adanya kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan seluruh program pemerintah. Publik berharap, keduanya tetap konsisten dengan janji kampanye membebaskan rakyat NTT dari jurang kemiskinan dan korupsi. Jangan sampai janji itu hanya lips service yang kemudian berangsur tenggelam dalam penyakit masa lalu, yaitu terbelenggu persekongkolan keluarga, partai pengusung, dan golongan suku dan agama. Semua itu agar, aib buruk, cap buruk, dan borok busuk korupsi bisa hilang dan lenyap dari Bumi Flobamora Tercinta. Paling tidak, 2 tahun mendatang, angka kemiskinan NTT dan tingkat korupsi di NTT sudah mengalami penurunan, dan dalam waktu tiga tahun ke depan, NTT sudah lenyap dari posisi tiga besar dan turun ke 10 besar. (bungkornell/ suaraflores)

To Top