Hukum

Bocorkan Informasi di Facebook, Timsel KPU NTT Dinilai Konspiratif dan Tidak Profesional

Bukti percakapan Ketua Timsel KPU NTT, Drs. Djidon de Haan yang discrenshoot para peserta yang mengikuti test. (germanus atawuwur)

KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Kinerja Tim Seleksi (Timsel) komisioner KPU NTT, Drs. Djidon de Haan, M.Si, dinilai penuh konspiratif dan tidak profesional. Pasalnya, sebelum mengumumkan secara resmi nama-nama peserta yang lulus dia media massa, Djidon de Haan membocorkan informasi selama proses seleksi berlangsung. Dia juga membocorkan 10 nama yang lulus tersebut di akun face booknya sebelum jadwal pengumuman resmi, dan terlibat percakapan dengan oknum yang diduga dari partai politik tertentu.

“Saya sangat meragukan obyektifitas Timsel KPU NTT. Keraguan itu ada dasarnya karena ada bukti dalam postingan-postingan ketua timsel dengan orang-orang “luar” di face booknya selama proses seleksi itu berlangsung. Bukti-bukti itu ada di para peserta dan sudah discrenshoot. Isi postingan itu patut dicurigai bernuansa konspiratif. Maka menurut saya, ketua timsel harus instrospeksi diri,” beber Germanus Atawuwur,SH, salah satu peserta test, Rabu (5/12/2018) melalui teleponnya, sembari memberikan screnshoot postingan-postingan Djidon di facebooknya.

Baca juga: Partai Berkarya Polisikan Acmad Bassarah, Indikator Jadi Rumah Besar Kroni Soeharto

Menanggapi pernyataan Djidon de Haan yang mengatakan bahwa tudingan mafia sangat tendensius, Germanus mengatakan, Timsel yang dipimpin Djidon de Haan tidak profesional. Oleh karena itu, ia meminta Djidon harus introspeksi diri setelah mendengar dan membaca komplain dari peserta baik melalui opini maupun media massa. Dia menilai, Djidon tidak jujur dan adil.

”Pak Djidon musti introspeksi diri  dengan komplain peserta baik melalui opini maupun media lainnya. Sudahkah beliau bertindak jujur dan adil? Berintegritaskah beliau dalam melaksanakan proses itu? Karena substansi yang diangkat oleh peserta seleksi adalah timsel yang dinahkodai beliau ini tidak profesional,” katanya dalam nada tanya.

Ia mengatakan, seluruh tahapan proses itu tidak dipublikasikan secara transparan. Hasil seleksi administrasi tidak diumumkan, bobot dan nilai dari para peserta tes tidak diumumkan. Hasil CAT peserta tidak diumumkan perolehan nilainya berdasarkan perangkingan, dan hasil psikotes tidak diumumkan di media massa.

“Justru di sinilah letak ketidakprofesionalan timsel. Padahal, PKPU Nomor 25 tahun 2018 jelas memerintahkan itu. Tetapi timseleksi mengabaikan untuk kepentingan subyektifitas mereka. Pertanyaannya, mengapa timsel tidak umumkan hasil-hasil itu secara transparan?” tegasnya bertanya.

Terkait dengan penetapan 10 calon sekarang, lanjut dia, hal itu karena diskresi timsel. Jika saja konsultasi ke KPU dilakukan lebih awal, maka tidak perlu tim khusus KPU RI diturunkan untuk  melakukan klarifikasi. Klarifikasi, menurutnya, ditempuh sebagai bukti paling gamblang yang menyatakan bahwa timsel bekerja dalam proses ini tidak dengan jujur dan adil, tetapi penuh intrik. Maka tidak heran, 10 besar calon KPU NTT sekarang ada 6 orang, memang sejatinya tidak memiliki kompetensi pengetahuan kepemiluan. Mereka memiliki nilai 57 bahkan sampai paling jelek nilai 43.seharusnya nilai yang ditetapkan sesuai aturan PKPU Nomor 25 tahun 2018 harus 60.

Baca juga: Lawan Aturan, KPU RI Didesak Berhentikan Timsel KPU Provinsi NTT

“Melihat fakta ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh ketua dan anggota timsel inilah kemudian harus dilawan. Masa kita mendiamkan kebobrokan? Ketika ada peserta tes yang  melawan mengapa dikatakan baru melawan setelah hampir sebulan berlalu? Lalu mengapa dibilang tidak sportif lalu menyerang balik? Mengapa dikatakan tidak mampu tetapi paksakan diri untuk bertanding? Justru ini penilaian yang sadis dan tendensius. Menurut saya, peserta-peserta yang menyerang kembali adalah orang-orang realistik. Akan dengan lapang dada terima hasilnya, tetapi justru peserta-peserta ini merasa ketua dan anggota timsel berlaku tidak adil, tidak jujur dan curang,” katanya.

Screnshoot Tim KPU RI saat melakukan klarifikasi terhadap proses seleksi yang dilakukan Tim Seleksi KPU NTT, beberapa waktu lalu.

Ditegaskannya, curangnya jelas, yaitu meluluskan orang yang nilai CATnya di bawah standar. Apakah timsel punya matematika sudah beda di zaman now, yakni 43 lebih besar dari 60 sehingga meluluskan orang yang nilainya sebegitu buruknya? Alasan ketua timsel mengada-ada karena proses masih panjang. Bukankah di Provinsi Kalimantan Timur (KALTIM) hanya 5 peserta yang memenuhi passing grade dan ke 5 orang itu mengikuti seluruh tahapan seleksi pada akhirnya lulus? Demikian pun di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang lulus tes tertulis online hanya 12 lulus. Dan itu dikawal terus dalam tahapan-tahapan seleksi hingga akhirnya ditetapkan 5 orang.

Lalu kata dia, pertanyaanya, di NTT ada 13 orang yang lulus CAT mengapa ke 13 orang tersebut tidak mengikuti tes selanjutnya sebagaimama halnya di KALTIM dan NTB? Apakah benar karena proses masih panjang, sehingga dicemaskan tidak bisa menghasilkan 10 besar untuk kemudian difit and proper test sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Timsel KPU Prop NTT?

“Timsel sudah out of track. Makanya KPU RI segera memberi sanksi kepada mereka, sekalipun tahapannya di timsel sudah tuntas. Ini untuk memberi efek jerah sekaligus efek cegah bagi timsel KPU Kabupaten/ Kota di NTT yang model kerjanya setali tiga uang. Kepada KPU RI harus cepat tanggap terhadap pemberitaan media denga segera menonaktifkan timsel sebagaimana KPU RI lakukan pemberhentian sementara kepada Timsel KPU Provinsi MALUKU dan Provinsi KALTIM. Sekarang publik NTT, pencinta keadilan dan kebenaran menunggu sikap tegas KPU RI,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Djidon de Haan menampik tudingan berbagai pihak bahwa ada mafia terselubung dalam proses seleksi KPU NTT November 2018 lalu. Menurutnya, tudingan itu sangat sadis dan sangat tendensius. Djidon menjelaskan bahwa terkait proses seleksi pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke KPU RI mengenai alasan mengapa harus mengambil yang tidak lolos ujian tertulis Computer Assisted Test (CAT) untuk tahapan berikutnya.

Baca juga: Dituding Mafia, Djidon de Haan: Tudingan Sadis dan Tendensius

Alasannya, kata Djidon, pertama, hanya 13 orang peserta yang lolos CAT nilainya tidak mencapai 30-35. Kedua, masih ada dua tahap lagi, yaitu test psikologi dan tes kesehatan tambah wawancara. Kalau dari 13 ada yang tidak lolos lagi salah satunya, maka diambil dari mana untuk mendapatkan 10 besar? Hal ini, terang dia, sudah terbukti dari 13 yang tidak lulus tes psyikologi, bahkan ada lagi yang tidak lulus test kesehatan dan wawancara. Oleh karena itu, terang Djidon, tim seleksi bersepakat mengambil nilai tertinggi dan nilai terendah dari hasil CAT/2 menjadi passing grade baru 60.

Ketiga, lanjut dia, di samping pertimbangan obyektif, ada juga sedikit pertimbangan  subyektif. Hal ini masih menunggu pleno KPU RI  dari hasil klarifikasi. Djidon merasa heran, adanya protes dari peserta yang tidak lulus  setelah satu bulan diumumkan. “Mengapa baru diopinikan setelah 1 bulan diumumkan,” tanya Djidon heran sembari menegaskan, jikalau tidak sanggup menerima kekalahan secara sportif, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk bertanding.(bkr/sft)

 

To Top