Edukasi

Bongkar Dugaan Korupsi Dana BOS SDI Moko

Suara Flores

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDI Moko, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka diduga kuat bermasalah. Dugaan ini muncul ketika sejumlah guru sekolah yang dipimpin mantan Kepsek SD Klotong melakukan mogok Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Aksi mogok ini dilakukan setelah suara mereka tidak dihiraukan oleh Kepala Sekolah dan pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.

MAUMERE, SUARAFLORES.NET — Sejumlah pengajar bersama ratusan murid SDI Moko melakukan mogok Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Selasa (25/9/301) pekan lalu. Aksi mogok KBM ini dilakukan berawal dari ketidakpuasan para guru karena fasilitas pendukung untuk KBM tidak ada. Sejak lama para guru secara sukarela, merogo kantong pribadi untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) agar bisa melayani para murid dalam hal KBM.

Adapun alasan dilakukan aksi mogok oleh para guru kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan kelas lima karena tidak ada Alat Tulis Kantor (ATK) yang mendukung KBM. Karena itu, para guru tidak mengajar dan memulangkan ratusan murid pada pukul 09:00 Wita.

Beberapa guru SDI Moko kepada Suara Flores menyebutkan sejumlah ATK yang tidak ada seperti snowman white board, buku utama K13 (yang mencakupi semua mata pelajaran), buku administrasi guru (buku daftar kelas) dan biaya operasional lainnya.

Dijelaskan, snowman digunakan untuk menulis di papan tulis agar anak lebih memahami apa yang diajarkan. Buku utama terdiri dari buku guru dan buku siswa. Jika tanpa buku utama, maka KBM tidak berjalan karena semua sumber mata pelajaran ada dalam buku tersebut.

Sedangkan buku administrasi berupa daftar kelas berisi data siswa baik nama siswa, nama orang tua, data identitas siswa dan keluarga. Kemudian absensi harian murid yang harus termuat dalam buku ini.

Kondisi ini sudah berlangsung sejak Agustus 2018 pada tahun ajaran baru. Para guru sudah menyampaikan kepada Bendahara BOS, Martha Martina, S.Pd  dan juga kepada Kepala Sekolah, Stanislaus Ladan, S.Pd berulangkali. Sayangnya, hingga hari ini keluhan para guru ini tak membuahkan hasil.

Sejauh ini, kata para guru, anak – anak hanya diberi tugas. Soal administrasi dan lain -lain tidak berjalan dengan baik. Untuk mengajar para guru mengeluarkan uang pribadi untuk belanja kebutuhan di ruang kelas.

Menurut mereka, Dana BOS tahap I untuk biaya operasional sekolah sudah cair sejak tanggal 21 April 2018, namun hingga saat ini belanja semua kebutuhan sekolah tidak dipenuhi. Menghadapi situasi ini, pihaknya telah melaporkan kepada Komite Sekolah. Pihak Komite Sekolah telah mendatangi pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka yang dipimpin oleh Patrisius.

“Ini langkah akhir. Kami sudah membangun komunikasi dengan Bendahara BOS dan Kepala Sekolah untuk segera lengkapi kekurangan fasilitas pendukung untuk KBM. Kami lihat tidak ada yang respon cepat terkait keluhan semua guru. Kalau kami diam saja, maka kami tetap kesulitan atau tidak sepenuhnya memberikan materi kepada anak – anak. Dan mereka tidak penuh menyerap materinya, “ ujar Ridwan dan yang di dampingi Wakil Komite SD Moko saat di Desa Hoder, Selasa (25/9/10) lalu.

Baca juga: Korupsi dan Cuci Tangan Politis

Ridwan, menggambarkan Dana BOS tahun 2018 cair pada tanggal 21 April. Pada tanggal 29 April dilakukan pertemuan, dan informasi yang diterima dari kepala sekolah dan bendahara menjelaskan bahwa dana tersebut belum cair. Disampaikan bahwa dana yang ada merupakan tahap empat tahun 2017 untuk menalangi kegiatan sekolah.

Pada bulan Juli tahun anggaran pihaknya kroscek ke bendahara dan kepala sekolah. Informasi yang diterima para guru dan komite, dana tersebut belum cair. Tak lama berselang, para guru dan komite mendapat kopian rekening pencairan Dana Bos pada bulan April 2018.

“Kami menduga ada skenario yang sedang dibangun kepala sekolah dan bendahara untuk melenyapkan dana tersebut. Kami kesulitan mengajar karena tidak didukung dengan ATK yang baik. Kami berharap dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Sayangnya, bendahara dan kepala sekolah bilang belum cair. Setelah kami telusuri ternyata dana itu sudah cair. Kami kecewa sekali,” ujar Felixia Ngole, salah satu guru honor propinsi.

Dijelaskan, Dana Bos senilai Rp22 juta tersebut sesuai Daftar Rincian Penggunaan (DRP) ada banyak hal sesuai kebutuhan sekolah. Ketika disinggung Suara Flores, apakah ada pembangunan fisik lainnya setelah dana  tersebut dicairkan. Para guru ini mengatakan bahwa tidak ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak sekolah.

“Memang ada pembangunan bak air sekolah tapi itu difasilitasi oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Flores (YPMF). Kami baru tahu uang itu cair ketika ada permintaan dinas untuk membuat laporan pencairan. Salah satu syarat yang harus dilampirkan ada kopian buku rekening. Kopian itu kemudian dibawa ke sekolah. Dari situlah kami baru tahu kalau dana sudah cair,” ujarnya.

Terhadap kondisi itu, pihaknya pun telah menyampaikan kepada kepala sekolah, namun tetap tidak direspon secara baik. Pihaknya juga menyampaikan kepada wakil kepala sekolah agar segera membelanjakan kebutuhan ATK sekolah. Langkah itu pun tidak berhasil.

“Beliau (wakil kepala sekolah) mengajak kami untuk membangun komunikasi dengan komite dan pihak dinas. Namun upaya ini pun tidak memberikan hasil. Hingga saat ini kami tidak tahu di mana keberadaan uang tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Andini Aisyah Haryadi: Saya Indonesia Cinta Tenun Ikat Sikka

Untuk diketahui, SDI Moko memiliki133 murid. Terdapat 11 orang guru dan pegawai 11 orang. Guru PNS enam orang, honor empat orang. Honor komite diambil dari orang tua dan dana bos. Sedangkan honor propinsi dibiayai oleh pemerintah propinsi melalui pemerintah daerah.

Terkait penggunaan Dana BOS SDI Moko, Suara Flores berhasil menemui pihak Komite Sekolah. Menurut komite, ada banyak kejanggalan terkait penggunaan dana tersebut. Hingga kini, kepala sekolah dan bendahara belum terbuka kepada pihak sekolah dan komite terkait keberadaan dana tahap I tahun 2018.

Ambrosius Pisen selaku Wakil Ketua Komite Sekolah menjelaskan, sesuai aturan penggunaan Dana Bos, pihak sekolah dan komite harus tahu. Mulai dari pencairan hingga realisasi dan pertanggungjawaban. Termasuk pengangkatan bendahara yang menangani dana tersebut.

“Kami menilai proses ini tidak transparan. Angkat bendahara secara sepihak. Kami diberitahu setelah diangkat. Kemudian melahirkan persoalan. Para guru mengeluh tidak ada ATK di sekolah dan KBM terganggu. Jadi bagi saya, tidak salah kalau para guru melakukan mogok. Karena hanya dengan cara itu, pihak dinas yang selama ini bungkam bisa buka mata,” ujarnya kepada Suara Flores di kediaman Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Selasa (25/9/301) lalu.

Kepada Suara Flores, Ambrosius mempertanyakan tujuan Presiden Joko Widodo menggelontorkan Dana Bos. Jika tujuannya untuk operasional sekolah, maka dana tersebut harus dikelolah oleh sekolah secara transparan. Namun hal itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di SDI Moko.

“Dana Bos ini bosnya siapa? Untuk bos ku atau bos kita semua. Kalau bosmu cukup kalian yang atur, tapi kalau bos kita maka kita harus sama – sama tahu untuk kepentingan sekolah dan kelancaran KBM,” tegas Ambros dengan nada kecewa.

Baca juga: Bupati Sikka: MJJF Dorong Kami untuk Bangun Daerah

Dijelaskan, untuk tahap I tahun 2018, pihaknya sudah mendatangi dinas dan bertemu Plt. Dinas PKO kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko. Dinas kemudian turun ke sekolah.  Disampaikan, jika tidak ada solusi maka pihak komite akan mendatangi DPRD Kabupaten Sikka.

“Beliau larang kami ke DPRD. Ia berjanji akan menyelesaikan dan melengkapi semua kebutuhan sekolah. Tapi sampai saat ini tidak cair juga. Para guru mogok KBM,” jelasnya.

Lebih lanjut, menjelang UN pada bulan Mei 2018, pihak sekolah mengundang semua guru dan pihak komite. Dalam rapat yang berlangsung tanggal 29 April 2018, bicara tentang persiapan UN. Saat itu, pihak sekolah melalui Kepala Sekolah, Stanislaus Ladan, mengatakan, pihaknya harus mencari dana talang agar sekolah bisa melaksanakan UN, karena Dana BOS tahap I belum cair.

“Tidak tahu talang dari mana. Yang jelas dana itu kemudian kami tahu sudah cair. Ada bukti pencairan melalui rekening saya pegang. Setelah kami tahu dana tersebut sudah cair, kami diundang rapat lagi. Saya cukup keras waktu itu. Saya bilang ini bentuk penipuan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena itu, kami minta kepala dinas untuk ambil sikap tegas terhadap persoalan ini. Bukan hanya mutasi tapi meminta kepala sekolah dan bendahara untuk mempertanggungjawabkan dana yang kini tidak tahu keberadaannya,” tegasnya.

Ketua Komite Sekolah SDI Moko, Lukas Lawe membenarkan sejumlah persoalan yang dibeberkan para guru terkait penggunaan Dana BOS di sekolah itu. Menurutnya, penggunaan Dana BOS di SDI Moko bermasalah sejak tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2017, penggunaan tahap III dan IV belum dipertanggungjawabkan. Sedangkan, pada tahun 2018, tahap I sudah cair tapi tidak tahu keberadaannya. Para guru mengeluh ATK, namun kepala sekolah mengaku uang tidak ada, walau sudah cair.

Lukas Lawe membenarkan, untuk tahap I tahun 2018, pihaknya telah bertemu pimpinan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Patrisius Pederiko. Waktu itu Patrisius sedang bersiap-siap berangkat ke ke Kupang. Melalui stafnya disampaikan bahwa Dana Bos untuk SDI Moko dipending.

Lukas bersama wakil ketua komite pun pulang. Kepala sekolah dan bendahara kemudian menghadap Plt. Dinas PKO. Patrisius kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan dana tahap I 2018 itu. Walau ada rekomendasi pimpin PKO, proses pencairan dana tersebut tidak diketahui oleh pihak komite dan para guru.

Karena kebutuhan UN, kepsek kemudian mengundang para guru dan komite untuk mempersiapakan UN. Kepada para guru dan komite disampaikan uang tahap I belum cair sehingga pihak tengah berupaya untuk mencari dana talang. Entah dapat uang dari mana sumbernya.

Mencermati kondisi itu, pihak komite kemudian kembali mendatangi PKO. Kepada Patrisius, pihaknya mempertanyakan terkait surat rekomendasi pencairan dana tersebut. Lukas pun meminta penjelasan maksud kata pending seperti yang disampaikan pihak dinas sebelumnya. Selain itu, ia juga mempertanyakan syarat dan proses pencairan dana bos yang benar. Apakah perlu penandatangaan pihak komite dan para guru atau tidak?

“Saya mau tahu. Siapa yang tanda tangan DRP itu. Saya tidak pernah tanda tangan DRP tapi dana itu bica cair. Aturan yang benarnya seperti apa. Siapa yang sulap tanda tangan saya. Lalu di mana keberadaan uang itu kalau sudah cair. Dan dana talang yang dimaksudnya oleh Kepsek dari mana sumbernya,” tegas Lukas.

Menurut aturan, lanjut Lukas, penyusunan RAB harus melibatkan kepala sekolah, bendahara, para guru dan komite. Tetapi yang terjadi di SDI Moko, semua dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara.

“Tiba – tiba mereka datang ke rumah saya, minta saya tanda tangan. Saya tolak karena aturan yang saya tahu, pembahasan RAB harus duduk bersama dan transparan. Bukan sekelompok orang saja, lalu tiba – tiba datang minta saya tanda tangan,” tegasnya.

Baca juga: Penumpang dan Petugas Wings Air Nyaris Adu Jotos

Bukan hanya itu, lanjut dia, pada akhir Desember 2017, jelang pembagian buku raport, kepala sekolah tiba – tiba memintanya menandatangani dana PIP. Waktu itu, melalui penjaga sekolah.

“Waktu itu kalau tidak salah hari Rabu. Kepala sekolah panggil saya menyampaikan bahwa pada Jumat dilaksanakan pembagian raport. Disampaikan juga akan mengundang kepala desa. Saya kaget, pada hari Kamis sudah dibagi raportnya. Saya duga ada sesuatu yang sedang disembunyikan,” ujarnya.

Kepala Desa Hoder meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah – langkah cepat terhadap kondisi SD Moko. Pelaksanaan KBM di SDI Moko jadi terbengkalai karena para guru mengeluh fasilitas pendukung tidak ada.

“Saya memang belum dapat laporan dari pihak sekolah, tapi saya mendengar cerita dari banyak orang termasuk para guru. Kondisi ini telah berlangsung lama, maka dinas harus serius mengambil sikap. Saya berharap dinas jeli untuk segera meminta pertanggungjawaban kepala sekolah dan bendahara terkait penggunaan Dana Bos tersebut. Sebagai salah satu orang tua murid, saya minta segera ganti kepala sekola SDI Moko dan Bendahara,” tegas Kepala Desa Hoder di kediamannya, Selasa (25/9/301) lalu.

Wakil Kepala SDI Moko kepada Suara Flores membenarkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SDI Moko sejak tanun 2017 hingga tahun 2018 tidak transparan. Kondisi ini terjadi sejak kehadiran kepala sekolah baru dan bendahara baru.

Menurutnya, semua hal yang berurusan Dana BOS pihaknya tidak pernah tahu. Saat para guru membutuhkan perlengkapan untuk mendukung KBM tidak direspon secara serius. Pencairan anggaran tidak diketahui oleh para guru dan komite. Bukan hanya tahap satu tahun 2018, tahap tiga dan empat tahun 2017 tidak diketahui keberadaan uang hingga saat ini.

“Tahap dua dan tiga tahun 2018 mungkin saja sudah cair. Kami tidak tahu karena semua diurus oleh bendahara dan kepala sekolah. Dinas sudah datang tapi kami belum tahu keberadaan dana Bos hingga hari ini. Ini menjadi tugas besar agar SDI Moko maju dalam mendidik anak – anak,” ujar Wakil Kepala SDI Moko kepada Suara Flores, Sabtu (6/10/2018).

Kepala Sekolah, Staniuslaus Ladan dan Bendahara Dana Bos, Martha Martina, S.Pd tidak berada di sekolah saat media ini mendatangi sekolah tersebut. Menurut sejumlah guru dan Wakil Kepala Sekolah, dua hari sebelum para guru melakukan protes, Kepala sekolah tidak masuk sekolah.

“Kami semua tidak menyimpan nomor hpnya. Pernah kami simpan, tapi beliau bilang hpnya jatuh,” kata sejumlah guru dan dibenarkan oleh wakil kepala sekolah.

Plt, Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko sedang sibuk saat media ini mendatangi kantor dinasnya. Menurut staf, Sirilus, Patrius sedang melayani tamu. (Sumber:Tabloid Suara Flores Edisi 111).

To Top