Hukum

Bupati Sabu Raijua Tegaskan Pelantikan Setwan DPRD Sesuai Peraturan Undang-undang

Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Drs. Nikodemus Rihi Heke (Foto:lensantt)

SABU RAIJUA,SUARAFLORES.NET,- Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Drs. Nikodemus Rihi Heke menanggapi sikap penolakan 20 anggota dewan terkait pelantikan Setwan beberapa waktu lalu. Menurut Bupati Rihi Heke, proses dan mekanisme pelantikan Setwan yang ia lakukan sudah sesuai ketentuan undang-undang.

“Tidak benar jika pelantikan itu dikatakan bertentangan dengan undang-undang. Itu keliru atau kurang paham saja. Proses dan mekanismenya sudah sesui amanar peraturan undang-undang,” tegas Bupati Rihi Heke saat dihubungi Suaraflores.Net, Kamis (28/11/2019).

Dalam surat tangapan terhadap sikap Ketua DPRD Sabu Raijua, Paul Rabe Tuka, SH, Bupati Rihi Heke menegaskan bahwa pelantikan Sekretaris DPRD Salmon D. Pelokila pada 5 November 2019 berdasarkan Keputusan Bupati No:321/KEP/HK/2019 tertanggal 30 Oktober 2019. Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lingkungan Pratama di Lingkungan Pemerintah Sabu Raijua.

Pelantikan tersebut, kata Bupati Rihi Heke, pelantikan melalui proses seleksi secara terbuka, dan telah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam surat bernomor 3522/KASN/ 10/2019 pada tanggal 23 Oktober 2019. Dimana sebelumnya, telah melalui hasil seleksi JPT Pratama di Pemerintah Kabupaten Sabu Raiju.

Mengenai surat penolakan yang dikeluarkan Ketua DPRD Sabu Raijua, Bupati Rihi Heke mengatakan,persoalan sesungguhnya adalah adanya perbedaan pendapat atas (2) kententuan peraturan perundangan, yaitu: Rujukan peraturan undang-undang yang dipakai DPRD adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 31 ayat (3). Sementara, rujukan yang dipakai Bupati Kabupaten Sabu Raijua adalah Peraturan Pemerintah Nomor II tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 127 ayat (4).

Untuk itu, kata Bupati Rihi Heke, perlu dilihat kembali latar belakang terbitnya kedua peraturan tersebut. Dimana PP nomor 18 tahun 2016 merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sementara itu, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.

“Ditinjau dari kedua peraturan perundangan maka kedua peraturan adalah setara dan sama-sama merujuk pada undang-undang. Untuk membedakannya dengan menggunakan asas hukum, yaitu asa yang mengatur tentang sifat khusus (lex specialis) yang mengatur tentang pengangkatan, pemindahan sampai pemberhentian PNS, termasuk di dalamnya pengisian jabatan,” terang Bupati Rihi Heke sembarimeminta dewan lebih memahami kedua peraturan tersebut bersama ditinjau dari hirarki, sifat khusus dan masa penerbitannya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Paulus Rabe Tuka mendesak Bupati Sabu Raijua, Drs. Nick Rihi Heke membatlkan SK pelantikan Sekwan. Pasalnya, menurut Paul, SK pelantikan yang diterbitkan untuk melantik sekwan tidak disetujui DPRD lantaran tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan DPRD Sabu Raijua.

“Pelantikan Sekwan harus melalui persetujuan lembaga dewan. Itu tuntutan undang-undang. Kalau tanpa persetujuan dewan maka itu telah melecehkan lembaga DPRD. Kita minta SK tersebut dibatalkan karena cacat hukum,”tegas Paul Tuka, Rabu (20/11/2019) melalui sambungan teleponnya.(bungkornell/sfn)

To Top