Politika

Curahan Hati Forkades Saat RDP Bersama DPRD Sikka

Ketua Forkades, Antonius B Ludju

MAUMERE, SUARAFLORES.NET- – Kurang lebih 40 an orang Kepala Desa se Kabupaten Sikka yang tergabung dalam Forum Kepala Desa (Forkades) mengungkapkan keluhan mereka alias Curhat di ruang sidang DPRD Kabupaten Sikka (1/7/2020). Curhat Forkades mengungkapkan 7 point penting yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang utama wakil rakyat Sikka.

Adapun tujuh point penting yang disampaikan para kepala desa, yakni Siltap/Tunjangan Lainnya dan Purna Tugas Kades, Operasional Pemdes atau Kendaraan Operasional, Jaminan Pendamping Hukum, Dana Pokir, Desa Persiapan atau Definitif dan Pemekaran Dusun, Pagu Indikatif Kewilayaan, dan Regulasi Konservasi Wilayah.

Ketua Forkades Antonius B Ludju dalam kesempatan tersebut mengatakan, desa adalah tulang punggung pembangunan sebuah negara dan daerah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk percepatan pembangunan dan kemajuan desa.

Namun, dalam perjalanan ada banyak kendala yang dihadapi para kepala desa yang mengganggu roda percepatan pembangunan desa.

“Beberapa point penting misalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, operasional pemdes, kesejahteraan aparatur, regulasi-regulasi penataan desa dan regulasi lain yang sampai saat ini belum ada,” ujarnya.

Bicara soal Siltap adalah bicara soal hak, mengingat tugas dan fungsi kepala desa sangat besar, dan tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Berbeda dengan di kabupaten yang memiliki banyak OPD, sedangkan di desa hanya kepala desa dengan kepala seksi dan staf. Maka desa butuh banyak pendukung untuk memberi semangat dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

“Sebenarnya dalam hal koordinasi yang perlu diperhatikan. Kita tidak menuntut bahwa penghasilan kepala desa harus besar, tetapi hal-hal itu patut diperhatikan. Karena kepala desa dituntut hal-hal yang besar maka perlu ada perhatian terhadap hal ini,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah masalah tersebut, Antonius mengaku bahwa persoalan-persoalan yang diutarakan oleh Forkades adalah fakta yang dialami semua kepala desa di Kabupaten Sikka. Fakta-fakta tersebut sesungguhnya sudah disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sikka, namun belum mendapat jawaban. Untuk itu, mengingat DPRD Sikka juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah, maka Forkades memutuskan untuk curhat di DPRD Sikka. Harapannya agar DPRD Sikka dapat membangun koordinasi cepat untuk mendukungan percepatan pembangunan desa.

“Untuk keputusan kami kembalikan kepada pemerintah kabupaten, yakni legislatif dan esekutif,” ujarnya.

Terkait dengan Pendampingan Hukum untuk kepala desa, Antonius mengatakan, kepala desa perlu mendapat perlindungan hukum bila kemudian ada masalah. Perlindungan dapat dilakukan melalui regulasi yang menguatkan para kepala desa. Nah, Forkades melihat ada beberapa point dalam peraturan daerah yang masih sangat lemah dan harus direvisi.

“Kita berkaca pada masalah yang dihadapi Kepala Desa Lela (mantan), di konsiderans SK Bupati yang menimbang A dan B, itu yang kami minta direvisi. Dalam point tersebut hanya mengatakan melanggar larangan tapi tidak menjabarkan detailnya seperti apa,” jelasnya.

Terkait Dana Pokir, Forkades meminta kepada pemerintah dan DPRD Sikka untuk selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan Dana Pokir. Bahwa sangat banyak Dana Pokir DPRD Sikka yang turun ke desa terkesan tumpang tindih.

“Mereka tidak membangun komunikasi baik dengan pemerintah desa. Tiba-tiba sudah ada pembangunan di desa yang kemudian baru diketahui dari Dana Pokir DPRD Sikka. Padahal desa juga punya perencanaan yang sama. Tolonglah koordinasi dibangun secara baik. Kan kita punya misi yang sama dalam mempercepat pembangunan desa,” tandas Antonius B Luju, kepala Desa Nita itu. (sfn02).

To Top