Edukasi

Data dan Tata Kelola Jadi Kunci Utama Suksesnya Pelayanan Pendidikan di Daerah

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT, Josefus Dhenga ketika berada di Kantor Kemendikbud RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Bkr/Sfn)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,-Dua masalah utama yang sampai saat ini masih menjadi kendala utama percepatan pelayanan pendidikan di daerah adalah ‘data dan tata kelola pendidikan. Tanpa data dan tata kelola yang baik, maka sudah pasti pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi sekolah, siswa-siswi dan guru-guru masih menjadi perjuangan panjang yang berlarut-larut.

Menghadapi persoalan data dan tata kelola pendidikan di daerah, maka saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah bekerja keras mendorong pemerintah daerah untuk memantapkan seluruh data pendidikan di seluruh jenjang pendidikan,mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU/SMK hingga perguruan tinggi (PT), tentunya termasuk Provinsi NTT sebagai salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia. Tujuannya, agar mempercepat pelayanan program sumber daya manusia atau pendidikan yang akurat, tepat sasaran dan benar-benar menyentuh siswa-siswi dari berbagai latar belakang, termasuk yang paling miskin.

“Setelah bertemu dan berdiskusi dengan pihak Kemendikbud, saya banyak menemukan dan mendapatkan berbagai informasi yang sangat penting, terutama soal sistem pengelolaan data. Memang selama ini kita sudah mulai berjalan dengan berbasis data yang di sebut sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang berjalan di semua sekolah. Namun demikian, dalam diskusi dengan pihak Kemendikbud, saya temukan bahwa belum seluruh data yang kita update dan kirim ke pusat benar, valid dan sempurna sesuai fakta lapangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, NTT. Ini yang harus segera kita benahi bersama – sama mulai dari pemerintah, lembaga DPRD, masyarakat, para pemerhati pendidikan, LSM, agar seluruh siswa, guru dan sekolah-sekolah mendapatkan hak-haknya sesuai undang-undang dan peraturan menteri pendidikan,” terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Yosefus Dhenga,A.Md, seusai berdiskusi dengan pihak terkait di Kemendikbud RI, di Jakarta, (12/2/2020).

Dikatakan politisi Partai NasDem Kabupaten Nagekeo ini, mengungkapkan, setelah dirinya berdiskusi dengan pihak Kemendikbud, ternyata tidak seluruhnya data siswa-siswi penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak seluruhnya valid. misalnya terjadi pendobelan nama siswa. data ini ditemukan di Kemendikbud.

Disampaikan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dua periode ini, ada pula data siswa-siswi yang namanya ditulis atau diupdate dobel. Hal ini berdampak buruk bagi siswa tersebut, karena namanya bisa dicoret dipusat karena tidak sesuai aturan. Siswa-siswi ini akan mengalami kerugian besar karena tidak akan mendapatkan hak-haknya, seperti tidak akan mendapatkan bantuan seperti BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang adalah program dari Presiden Ir Joko Widodo.

Masalah lainnya, lanjut dia, ada pula sekolah-sekolah yang sudah rusak berat yang selayaknya mendapatkan bantuan dari pusat tidak mendapatkannya akibat operator menulis rusak ringan atau rusak sedang. Akhirnya, bantuan yang seharusnya diperoleh sekolah tersebut untuk perbaikan gedung dan lain-lain kemudian dialihkan ke sekolah lain yang datanya sesuai fakta lapangan.Selain itu, masalah data lainnya adalah data guru-guru. Data guru juga belum seluruhnya sempurna. Jika belum sempurna atau tidak lengkap identitas diri, dan dokumen lainnya, maka sudah pasti akan menghambat pelayanan terhadap hak-hak para guru.

Melihat langsung data-data yang dipaparkan pihak Kemendikbud, kader Partai NasDem ini mengaku sangat berterimakasih karena memperoleh informasi yang akurat pada sumber yang tepat. Dengan demikian, ke depan apa yang disampaikan dapat diperbaiki secara benar dan tepat sesuai fakta, sehingga proses pendidikan di daerah, secara khusus di Kabupaten Nagekeo dapat berjalan lancar dan tepat sasaran karena memiliki sistem data yang valid.

“Selama ini kita banyak sekali mengalami kekurangan informasi yang akurat dan benar terkait sistem pengelolaan data pendidikan di daerah. Selain karena kurangnya sumber daya, masih kurangnya sarana infrastruktur, kita juga masih kurang cepat alias gesit dalam membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Kemendikbud RI, akibatnya begitu banyak hak-hak siswa, hak-hak sekolah dan hak-hak para guru acapkali kurang terlayani secara baik dengan tepat dan benar. Ini harus kita perbaiki mulai saat ini, agar tidak merugikan siswa-siswi kita di daerah kita. Saya sangat berterima kasih ada kesempatan mendatangi pihak kementerian untuk berkomunikasi mendapatkan berbagai informasi penting dari mereka,” tandas politis Nasdem yang murah senyum dan rendah hati ini di Jakarta seusai mendatangi Kantor Kemendikbud RI.

Menurut Yos, pihak Kemendikbud meminta dan mendorong pemerintah daerah harus peduli pada data.Jika data pendidikan tidak diverifikasi secara detil dan benar sesuai fakta, maka sangat menghambat tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa.

“Mereka meminta kita di daerah harus peduli (care) pada pembangunan pendidikan berbasis data. Jika kita di daerah kurang peduli pada data, maka kita jangan salahkan orang lain atau daerah lain yang lebih berkembang. Mereka lebih maju dan berkembang karena mereka lebih peduli dalam hal data yang dioleh secara profesional, adil dan tidak melihat latarbelakang siswa atau kepentingan politik lainnya. Saya kira apa yang mereka sampaikan ini harus menjadi perhatian kita bersama di daerah.Kita harus memulai melakukan evaluasi menyeluruh agar kita tidak rugi dikemudian hari karena tidak mendapatkan perhatian dari Kemendikbud, karena mereka di pusat dalam menggelontorkan anggaran seperti dana BOS dan KIP serta bantuan anggaran pendidikan semuanya berbasis data yang kita kirim dari daerah yang terbaca pada sistem komputer mereka,” ungkapnya.

Mengutip pihak Kemendikbud, Yos mengatakan bahwa ada 3 pihak yang paling bertanggungjawab dalam sistem tata kelolah di daerah, yaitu pertama pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan yang memiliki sistem data dan informasi, pihak operator komputer dibawa tanggungjawab kepala sekolah, dan pihak masyarakat (orang tua murid) yang wajib memberikan informasi data anak atau siswa yang benar kepada pihak sekolah.

Lebih jauh, dirinya mengapresiasi Menteri Pendidikan RI yang baru, Nadiem Makarim yang dipercayakan Presiden Joko Widodo menahkodai Kemendikbud dengan mulai bergerak membangun program-programnya dengan memantapkan sistem data dengan tata kelola yang baik dan benar sesuai regulasi.

“Kami di daerah sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem dengan seluruh jajarannya dalam membangun pendidikan nasional berbasis data. Untuk itu, kita akan berjuang bersama – sama dengan pemerintah daerah agar Kabupaten Nagekeo mampu membangun sistem data pendidikan yang baik, ujar Yos tegas menutup wawancara dengan Suaraflores.Net sembari berharap pihak Kemendikbud dapat memberikan perhatian dan bantuan untuk pembangunan gedung sekolah, fasilitas laboratorium, perpustakaan dan teknologi komputer untuk mendukung penuh pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Nagekeo – Flores – NTT. (Korneliusmoanita/SFN)

To Top