Hukum

Di Tengah Wabah Corona, Kemensos Sibuk Lakukan Pengusiran Paksa Penghuni Rumah Negara

Rumah Negara yang berlokasi di Jl. Pedati 1, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (*)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,- Di tengah wabah virus Corona (Covid-19) yang kini sedang merajalela, Kementerian Sosial RI dikabarkan malah melakukan upaya pengosongan/pengusiran paksa rumah negara pada Jumat, 20 Maret 2020, di Kelurahan Bidara, Jatinegara. Upaya paksa tersebut dikabarkan oleh Sekjen Kemensos langsung ke media masa bahwa telah berhasil menguasai rumah tersebut, namun hal ini dibantah oleh ahli waris, Winston Zippi Johannes.

Menurut ahli waris, Winston dalam keterangan tertulisnya, ada beberapa kejanggalan terkait proses sewa beli rumah Negara yang berlokasi di Jl. Pedati 1, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur itu. Di mana prosesnya dihentikan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan melalui surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengembalikan berkas usulan alih status rumah tersebut dengan alasan menunggu ditetapkannya kebijakan baru terkait Penjualan Rumah Negara Golongan III.

Dijelaskannya, surat tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak Biro Umum Kementerian Sosial sebagai dasar untuk melakukan upaya pengosongan paksa. Meski telah diterangkan oleh ahli waris bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2005 tentang rumah negara disebutkan bahwa dalam hal pemohon meninggal dunia proses alih status dapat diteruskan oleh anak yang sah selaku Ahli Waris.

Dia menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah pejabat di Biro Umum Kementerian Sosial mulai melakukan pendekatan kepada ahli waris agar bersedia keluar dengan sukarela dari rumah tersebut dengan iming-iming uang kerohiman sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) serta janji pengangkatan ahli waris sebagai pegawai honorer di lingkungan kemensos. Tawaran tersebut, ditolak secara halus karena adanya kejanggalan dibalik janji tersebut serta adanya dugaan penyalahgunaan jabatan/ kewenangan yang dilakukan oleh pejabat di Biro Umum Kementerian Sosial RI.

Diakuinya, setelah proses mediasi tersebut menemui kebuntuan, ada sejumlah intimidasi hingga ancaman pengosongan paksa baik secara langsung maupun via telepon dilakukan beberapa oknum. Hal itu membuatnya sangat tertekan secara psikis. Surat terakhir yang diterima oleh ahli waris adalah dari pihak Biro Umum Kementerian Sosial RI perihal Surat Ke II (kedua) pengosongan Rumah Negara. Sementara itu, sebelumnya, surat pertama yang bertanggal 2 September 2019 tentang Pengosongan Rumah Negara disebutkan tidak pernah ia terima.

Menyikapi tindakan tidak adil yang dilakukan Kemensos, maka ia berupaya melaporkan adanya dugaan maladministrasi terkait proses Alih Status Rumah Negara tersebut ke Ombudsman RI, dan juga melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kebohongan publik yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian Sosial. Ia juga akan menempuh gugatan lewat jalur hukum untuk mendapatkan keadilan terhadap kasus upaya pengosongan paksa yang dalam prosesnya terdapat banyak kejanggalan ini.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Okezone.com, Jumad (20/3), Sekretaris Jendral Kementerian Sosial, Hartono Laran menyebutkan telah menertibkan sejumlah aset BMN yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah rumah yang berstatus rumah negara di Jalan Pedati, No 4, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dijelaskan Hartono bahwa keberhasilan ini adalah sebuah prestasi dalam penyelamatan aset milik negara. (BKR/SFN)

To Top