Infrastruktur

DPRD Kabupaten Ende Sidak Pembangunan RS Pratama

Suara Flores
DPRD Ende Saat Sidak Pembangunan RS Pratama Ende

ENDE, SUARAFLORES.NET — Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Ende, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pembangunan gedung Rumah Sakit Pratama di Desa Tana Li, Kecamatan Wewaria, Wilayah Utara Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan DPRD Ende, pasalnya RS Pratama yang proses pembangunannya sejak tahun 2017 silam yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 15 Milyar belum digunakan. Bangunan tersebut belum dimanfaatkan oleh melayani masyarakat.

Di tahun 2017, dilakukan pembangunan gedung RS Pratama, namun hingga akhir tahun anggaran bangunan tersebut tidak rampung. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018, namun proyek yang bernilai fantastis itu tidak selesai dikerjakan karena disebut-sebut anggaran tidak cukup.

Namun dalam perjalanan waktu di tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Ende, melalui Dinas Kesehatan kembali mengajukan Anggaran tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih Rp 2,5 Milyar. Dana sebesar itu, untuk pembangunan  lanjutan gedung dimaksud, termasuk membiayai pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limba (IPAL) senilai Rp 970.028.151,74. Sayangnya, hingga tahun 2020, proyek ini juga tak kunjung selesai. Bahkan sebagian fisik bangunan mulai rusak dan bocor.

Baca juga: Banjir Awal Tahun, Pagar Puskes Hancur, Warga Waigete Heran

Baca juga: Viktor Laiskodat: Saya Pastikan NTT Terus Bergerak Maju

Anehnya, pemerintah daerah merencanakan agar pembangunan gedung tersebut di resmikan pengoperasiannya di awal tahun 2020. Menurut informasi direncanakan diawal Maret yang akan datang.

Menyikapi hal itu, Komisi II dan Komisi III DPRD Ende dibawah Pimpinan Wakil Ketua Komisi III, Stefanus Bidi, dan beberapa anggota Komisi III DPRD Ende, diantaranya, Mahmud Jehga, Samsudin, Hasbula Mberu, Megi Sigasare, Chairul Anwar, Fadli, Sipri Pendi, Eman Minggu, Oni Rega, Baltasar Sayetua dan Yani Kota, Kamis 09/01/2020, langsung terjun ke Lokasi RS Pratama Tana Li, di Wewaria.

Sesampainya di lokasi, Wakil Ketua Komisi III Stefanus Bidi dan rombongan langsung meninjau RS Pratama, mulai dari pengerjaan tembok penahan tanah urukan di depan RS Pratama, hingga meninjau semua ruangnya.

Dalam peninjauan itu, rombongan DPRD Ende sempat geram. Pasalnya kondisi gedung RS Pratama mulai dari pintu IGD hingga ke lorong- lorong plafon, coran beton terlihat bolong dan  bocor saat musim penghujan.

“Kok bisa ya. Begitu besar dana yang digelontorkan, tetapi kerjanya asal jadi. Ini bagaimana, mau diresmikan dengan kondisi gedung berantakan. Ini harus dibenahi terlebih dahulu baru diresmikan. Tidak boleh diresmikan bangunan buruk seperti ini,”  ungkap Stef Bidi.

Pendapat yang sama juga disampaikan anggota dewan, Megi Siga Sare, bahwa RS ini belum selesai dikerjakan sehingga tidak boleh diresmikan. Pemerintah, PPK, Kontraktor harus duduk bersama untuk melayani masyarakat di Utara. Kontraktor diminta segera benahi fasilitas yang rusak.

“Saya minta PPK dan kontraktor segera benahi fasilitas yang rusak di RS Pratama ini. jangan biarkan kondisi seperti ini”,ungkap Megi Siga Sare geram.

Dikesempatan yang sama anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Mahmud Jehga, mengatakan RS Pratama, belum layak diresmikan, karena kondisi gedung RS Pratama dalam keadaan tidak nyaman bagi pasien dan tenaga medis.

Hal itu, lanjut dia, dikarenakan sebagian besar plafon yang dicoor beton, merembes air.  Disebelah timur bagian belakang gedung berpotensi longsor, karena struktur tanah labil dan berair.

“Secara kasat mata lokasi rumah sakit sangat tidak layak. Hampir sebagian besar tanah disekitar gedung, tanahnya mudah longsor. Perencanaannya bagaimana,” tegas Mahmud Jehga.

Anggota dewan yang akrab disapa Bento ini, menegaskan jika RS Pratama, hendak diresmikan terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) karena diduga ada kejanggalan baik dalam pengadaan tanah hingga proses pengerjaan.

Secara terpisah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Andre Dato, kepada awak media mengatakan untuk program kegiatan pembangunan lanjutan dalam waktu normal sudah selesai.

“Anggaran untuk kegiatan finising ini merupakan Anggaran tender tahun 2019, yang dikerjakan hingga Januari 2020,” Ungkap Andre Dato.

Anggota Dewan Baltasar Sayetua, kepada awak media setelah melihat kondisi pembangunan di lokasi mengusulkan agar dibentuk pansus DPRD Ende. Hasil rekomendasi pansus diserahkan ke aparat penegak hokum untuk proses hukum. (Dami).

To Top