Hukum

Dukung Erick Thohir Perkuat BUMN, Relawan Jokowi akan Deklarasikan Gerakan Pengawal BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir (Fotorakyatkunews)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Gebrakan bersih-bersih perusahaan BUMN yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir patutlah di apresiasi. Mulai dari kasus pergantian direksi yang melakukan penyimpangan  ataupun direksi yang berkinerja buruk, hingga mengangkat komisaris yang memiliki intregritas dan iconik sampai akan menertibkan dan membuat peraturan mengenai pembentukan anak, cucu dan cicit perusahaan BUMN. Tentunya, hal itu bukan perkara mudah untuk memperbaiki ribuan perusahaan.

Selain itu,  ancaman pun akan timbul dari oknum-oknum dan “para mafia” yang telah menancapkan kerajaan bisnisnya diperusahaan plat merah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan menteri BUMN Erick Thohir dalam hal bersih-bersih ditubuh perusahaan BUMN haruslah tetap atas dasar pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek baik itu bisnis, hukum, keadilan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami melihat, secara normatif, ada dua persoalan mendasar yang melatar belakangi dari munculnya masalah-masalah tersebut, yaitu Inefisiensi dan rangkap jabatan. Jika kedepannya hal tersebut dibiarkan akan timbul terus dan menjadi “gorengan” opini publik dari “komunitas politik.” Pembentukan anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus menjalar saat ini dinilai banyak melakukan inefisiensi alias pemborosan keuangan negara. Karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara,” kata Koordinator  Gerakan Pengawal BUMN, Ali Nugroho dalam keterangan persnya yangditerima Suaraflores.Net, Minggu (22/12/2019) di Jakarta.

Di samping itu, kata Ali Nugroho, banyak ditemukan seorang pejabat kementrian merangkap jabatan menjadi komisaris di beberapa perusahaan BUMN. Hal semacam ini, tegas dia, berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merupakan bagian unsur tindak pidana korupsi dan konflik kepentingan.

Ditegaskan Ali, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Pasal 17 menyebutkan, “Pelaksana Pelayanan Publik dilarang merangkap sebagai Komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah. Disisi lain, amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Ali menandaskan pula bahwa berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 ayat 14 disebutkan “konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukan.”

“Menurut data, dari 142 BUMN dan anak cucu dan cicit perusahaan BUMN diantaranya 540an komisaris yang mana hampir setengahnya merangkap jabatan sebagai pelayan publik. Bila hal ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan bahkan menjadi permasalahan yang terus menumpuk dan menjadi efek bola salju di kemudian harinya, yang tentunya akan menjadi penghambat prestasi menteri BUMN itu sendiri,” papar Ali tegas.

Melihat fakta ini, tegas Ali, pihaknya bersama organ-organ relawan Jokowi yang terdaftar dalam tim kampanye Pilpres 2019 lalu membentuk gerakan untuk mengawal BUMN.

“Kami yang terdiri dari berbagai organisasi-organisasi relawan yang terdaftar dalam Team Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma’aruf Amin yang diketuai Oleh Erick Thohir tidak rela membiarkan hal tersebut dan akan mendukung all out langkah-langkah yang dilakukan menteri BUMN. Kami juga akan mendeklarasikan pembentukan ‘Gerakan Pengawal BUMN’ dan membuat konferensi relawan sebagai upaya memberikan masukan-masukan ide dan wacana kepada pemerintah khususnya kementrian BUMN mengenai potensi KKN di perusahaan BUMN,” tutup Ali Nugroho. (bungkornell/sfn)

To Top