Hukum

Empat Bupati di Pulau Sumba Teken MoU Rencana Aksi Daerah PPA Cegah Kawin Tangkap

Suasana pelantikan MoU oleh 4 Bupati, Wakil Gubernur NTT dan Menteri PPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di aula Kantor Bupati Sumba Timur pada Kamis (2/7).

WAINGAPU, SUARAFLORES.NET,- Empat Bupati di Pulau Sumba menyepakati untuk membuat rencana aksi di daerah masing-masing terkait perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam praktek kawin tangkap. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditanda-tangani di aula Kantor Bupati Sumba Timur pada Kamis (2/7).

Penanda-tanganan MoU ini disaksikan oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPA RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Keempat Bupati di Pulau Sumba yang menanda-tangani MoU ini terdiri dari Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus Sekayu Karugu Limu, dan Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelius Kodi Mete. Keempat Bupati ini dalam MoU tersebut disebut sebagai Pihak Kedua, sedangkan Pihak Pertama adalah Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sebelum penanda-tanganan MoU ini terlebih dahulu membacakan draft kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, SP,MM. Setelah mendapatkan masukan peserta terkait isi draft itu dilanjutkan dengan penanda-tanganan kesepakatan bersama oleh 4 Bupati, Wagub NTT dan Menneg PPA RI.

Penanda-tanganan MoU ini dilakukan setelah bermusyawarah dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, akademisi dan aktivis serta para bupati. Para peserta musyawarah pada umumnya menyatakan bahwa praktek kawin tangkap itu bukan budaya Sumba. Praktek yang dilakukan oleh beberapa oknum itu sebagai sebuah penyimpangan budaya. Para peserta juga menyatakan bahwa perempuan dan anak mengalami kerentanan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi terhadap adanya praktik Kawin Tangkap (Piti Maranggangu, Tama Rumbaku, Piti Rambangu, Yappa Marada, Palai Ngidungu). Atas kondisi itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se-daratan Sumba berkomitmen untuk menghapuskan praktik kawin tangkap yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dari praktik kawin tangkap, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam hal kebijakan, program atau kegiatan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kelembagaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pihak berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing sepakat untuk membuat perjanjian Kerjasama mengenai Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Kawin Tangkap (Piti Maranggangu, Tama Rumbaku, Piti Rambangu, Yappa Marada, Palai Ngidungu) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Maksud dari kesepahaman bersama ini adalah agar ada komitmen, peran, dan koordinasi para pihak sebagai upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Praktik Kawin Tangkap (Piti Maranggangu, Tama Rumbaku, Piti Rambangu, Yappa Marada, Palai Ngidungu). Tujuannya yakni; Pertama, terciptanya system atau prosedur prosedur/ mekanisme pencegahan, respon cepat penanganan dan pemulihan korban pada kasus kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap terhadap perempuan dan anak. Kedua, penanganan bersama kasus kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap terhadap perempuan dan anak oleh 4 kabupaten sehingga setiap kasus dapat segera terselesaikan dengan memperhatikan hak perempuan dan anak. Ketiga, menghilangkan hambatan teknis dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban pada kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak akibat adanya praktik kawin tangkap; dan Keempat, adanya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap.

Ruang lingkup MoU tersebut meliputi kebijakan, program atau kegiatan, sumber daya manusia, dan kelembagaan para pihak yang berhubungan dengan rencana aksi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam praktik kawin tangkap.

Dalam MoU tersebut juga mengatur peran Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Disebutkan perannya adalah; Pertama, menyusun Rencana Aksi Daerah Provinsi NTT untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan korban dalam praktik kawin tangkap di NTT selambat-lambatnya 1tahun setelah penandatanganan MoU. Kedua, mengupayakan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di provinsi dan kabupaten. Ketiga, memfasilitasi dan mendorong upaya pencegahan bersama di provinsi dan kabupaten. Keempat, mensinergikan upaya penanganan bersama stakeholder terkait. Kelima, memfasilitasi upaya penanganan lanjutan (rujukan) dan pemulihan korban sesuai yang dibutuhkan. Keenam, mengoptimalkan peran Dinas PPPA Provinsi dan/atau UPTD PPPA Provinsi dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam praktik kawin tangkap yang ada di provinsi. Ketujuh, menyusun mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan pada praktik kawin tangkap; dan Kedelapan, meningkatkan penganggaran terkait penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan anak dalam praktik kawin tangkap di provinsi. Sementara itu, untuk Bupati dari 4 Kabupaten di Pulau Sumba perannya adalah;

Pertama, menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan korban dalam praktik kawin tangkap di wilayahnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penandatanganan MoU.

Kedua, memastikan ruang keterlibatan lembaga agama, tokoh adat, aktifis perempuan, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat dan elemen masyarakat lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kebijakan penghapusan praktik kawin tangkap;

Ketiga, memfasilitasi pelaksanaan KIE secara maksimal di masing-masing Kabupaten sampai pada level Desa dan Dusun oleh seluruh stakeholder terkait;

Keempat, menyusun regulasi daerah (Perda atau Perbup) dalam rangka penghapusan kawin tangkap yang merugikan perempuan dan anak;

Kelima, memastikan sistem pengawasan dan pelaporan secara terpadu pada level administrasi terkecil di desa;

Keenam, memastikan seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan;

Ketujuh, mengoptimalkan peran Dinas PPPA Kabupaten dan/atau UPTD PPPA  dan/atau LPA Kabupaten dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam praktik kawin tangkap yang ada di Kabupaten masing-masing;

Kedelapan, menjalankan mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban pada praktik kawin tangkap dengan mengutamakan keselamatan korban serta melibatkan aparat hukum dalam mekanisme dimaksud;

Kesembilan, meningkatkan penganggaran terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan anak dalam praktik kawin tangkap di Kabupaten masing-masing;

Kesepuluh, memastikan penanganan dan penyelesaian kasus berjalan maksimal; dan

Kesebelas, mensinergikan pola penganganan terpadu lintas pemangku kepentingan di kabupaten dalam system manajemen kasus yang komprehensif.

Para pihak dalam MoU ini juga dibebankan dengan tanggung jawab yakni; Pertama, membuat pedoman kerja bersama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam praktik kawin tangkap. Kedua, saling berkoordinasi untuk meningkatkan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dalam praktik kawin tangkap.

Ketiga, peningkatan pembinaan terhadap petugas di lembaga layanan yang telah dibentuk agar dalam memberikan layanan terhadap kasus kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan  anak terutama dalam praktik kawin tangkap. Keempat, mengalokasikan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak terutama dalam praktik kawin tangkap agar dapat cepat diselesaikan; dan Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kasus kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak terutama dalam praktik kawin tangkap.

Pelaksanaan MoU atau kesepakatan tersebut, diatur bahwa para pihak mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak akibat praktik kawin tangkap. Pelaksanaan teknis Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak dan dilaporkan kepada Kementrian PPPA.

Dalam MoU tersebut juga mengatur bahwa para pihak melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap. Penyelenggaraan koordinasi Perlindungan perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan dilakukan terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pemulihan bagi korban kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap. Evaluasi dilakukan untuk menganalisa hasil pemantauan. Para pihak juga harus menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi dalam praktik kawin tangkap kepada Kementrian PPPA.

Sementara terkait dengan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber pada anggaran masing-masing kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan bersama ini ditanda-tangani untuk jangka waktu 5 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi. (bkr/SFN)

To Top