Edukasi

Gebrakan Baru Dana Bos Ala Menteri Nadiem, ‘Angin Segar’ untuk Sekolah, Siswa dan Guru Honor

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim (*)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Yosefus Dhenga saat mengunjungi Kemendikbud RI, pekan lalu. (Foto: SFN)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah lama digelontorkan pemerintah pusat kepada semua pemerintah daerah. Sejak dikucurkan, dana Bos tidak serta merta mulus 100 prosen dalam penggunaan dan penyerapannya sesuai tujuan utama bantuan operasional sekolah. Berdasarkan data, fakta, dari berbagai sumber pemberitaan media, ada masalah yang muncul selama ini. Pertama, tidak semua dana BOS dipergunakan pemda sesuai peruntukannya, tetapi diduga dipakai untuk pembangunan di sektor lainnya di daerah itu.

Masalah kedua, dana Bos sejak digulirkan ke daerah, telah banyak membantu sekolah dan siswa, namun ada begitu banyak kasus korupsi yang muncul di daerah yang menyeret para oknum kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan ke ranah hukum. Ketiga, sistem data yang belum baik, membuat begitu banyak siswa miskin tidak mendapatkan dana Bos.  Lalu bagaimanakah gebrakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim menyikapi masalah pengelolaan Dana BOS yang selama ini kurang atau tidak tepat sasaran?

Setelah kurang lebih dua bulan dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Nadiem rupanya menyiapkan strategi khusus dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana Bos yang dinilai belum tepat sasaran. Dalam kebijakan terbarunya, seperti dalam keterangannya kepada media di Jakarta, pekan lalu, Menteri Nadiem mengambil langkah tegas atau melakukan gebrakan baru terkait penyaluran dan peruntukan dana Bos. Pertama, Menteri Nadiem menegaskan bahwa dana Bos tidak lagi disalurkan ke rekening pemda tetapi langsung ditransfer ke rekening setiap sekolah penerima dana Bos.

Kedua, Menteri Nadiem juga menegaskan bahwa dana Bos tidak hanya dipakai sebagai bantuan operasional sekolah (untuk kebutuhan operasional di sekolah dan para siswa penerima dana Bos), tetapi juga 50 prosen dari dana Bos juga dipakai untuk membayar (gaji) guru honorer. Tentunya guru honorer yang telah bekerja diatas atau lebih dari 2 tahun. Tentunya juga semua itu, tergantung pada keputusan sang kepala sekolah bersama pihak terkait termasuk komite sekolah di sekolah tersebut.

Gebrakan baru Menteri Nadiem ini, kini menjadi trending topik hangat dan panas di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi NTT, yang juga adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat yang memiliki begitu banyak siswa miskin.

Gebrakan baru Menteri Nadiem ini ibarat merobek kabut gelap dana Bos yang bertahun-tahun telah menguntungkan pemda lantaran tidak sedikit dana yang telah ditransfer dan dipergunakan pemerintah daerah. Dahulu begitu mudah pemda menerima dan mengelolah dana Bos yang dibagi dua untuk sektor pendidikan dan sektor kebutuhan daerah lainnya, sehingga kebutuhan dana BOS yang sejatinya 100 prosen untuk pendidikan berkurang karena ‘DISUNAT’ atau dipotong untuk belanja pemda, saat ini sudah tidak ada istilah “Sunat-Sunatan,’ lagi.  Apa reaksi para akademisi dan politisi dan praktisi pendidikan di daerah terkait kebijakan berani Menteri Nadiem soal pencairan dan pengelolaan dana Bos ini?

Terhadap gebrakan brilian Menteri Nadiem, publik menyambut gembira karena dana BOS diperuntukan sesuai tujuannya 100 prosen bagi pendidikan di daerah secara khusus membantu sekolah dan terutama siswa-siswi miskin, secara khusus di Provinsi NTT.  Akademisi Jebolan Universitas Indonesia (UI) yang saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Prudens Maring, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Nadiem.

Menurut Prudens Maring, langkah yang dilakukan Menteri Nadiem tersebut tentunya berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman yang terjadi selama ini. Sebagai menteri pedidikan, kata Prudens, Nadiem sudah pasti tahu apa saja masalah yang terjadi selama ini dimana tidak maksimal membantu sekolah dan siswa-siswi di daerah. Menurutnya, dengan secara langsung disalurkan ke rekening sekolah, maka dana Bos tersebut akan maksimal dipergunakan untuk mempercepat pendidikan di sekolah yang selama ini tidak dilakukan secara maksimal, sehingga pembangunan sektor pendidikan menjadi lambat atau terhambat.

Selama ini, lanjut Doktor Prudens, ada begitu banyak masalah yang terjadi terkait dana Bos, seperti pencairan yang terlambat dari pusat ke pemda dan dari pemda ke sekolah-sekolah. Perencanaan yang sudah direncanakan tak bisa berjalan lancar karena kondisi dana yang tidak mencukupi, dan ada pula masalah korupsi yang akhirnya menjadi penghambat pendidikan di sekolah.

Menurut dia, dengan kebijakan pencairan atau penyaluran langsung dana Bos ke rekening sekolah, maka proses pendidikan di sekolah akan lebih efektif dan lebih lancar karena pihak sekolah (kepala sekolah), para guru, dan pihak komite sekolah dapat lebih mudah dalam merencanakan berbargai program atau kegiatan di sekolah.  Tentunya, target dan sasaran dari dana Bos akan tercapai karena sekolah diberikan kewenangan penuh untuk mengelolah sepenuhnya dana tersebut.

“Intinya, ini adalah kebijakan yang bagus. Kita beri apresiasi untuk Pak Menteri Nadiem. Dengan kebijakan itu, maka pihak sekolah mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk mengelolah anggaran untuk merencanakan atau memprogramkan semaksimal mungkin kebutuhan pendidikan di sekolah untuk mempercepat kemajuan atau peningkatan kualitas SDM di daerah,”kata Doktor Prudens saat dihubungi Suaraflores.Net di Jakarta, Jumad (14/2/2020). 

Meski memberikan apresiasi, Doktor Antropologi UI ini, menegaskan, kebijakan tersebut perlu dikawal oleh semua stakeholder terkait agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah korupsi atau penyalahgunaan dana lagi oleh pihak sekolah. Menurutnya, meski dana bos seutuhnya dikelolah sekolah, namun peran pemerintah dan terutama aparat penegak hukum tak boleh hanya menjadi pemantau saja, yang kemudian ketika terjadi masalah baru mengambil langkah hukum.

 “Memang pasti pemda merasa ‘kurang hati’ karena tidak lagi mengelolah dana Bos. Namun, sebagai pemerintah di daerah tidak bisa lepas tangan, terutama pihak-pihak aparat hukum. Fungsi pengawasan juga tidak bisa hanya terjadi di tahap akhir ketika terjadi masalah, tetapi harus mulai dari tahap perencanaan, penggunaan atau pengelolaan hingga tahap pertanggungjawaban. Selama ini yang terjadi, aparat baru masuk ketika terjadi masalah. Ini sebuah bentuk pengawasan yang tidak efektif. Tindakan pencegahan itu harus dimulai dari awal tahap perencanaan agar pihak sekolah (kepala sekolah) tidak salah dalam mengelolah dana Bos tersebut. Sistem Monev harus berjalan di setiap tahapan,” kata putra NTT dari Kabupaten Sikka yang sukses meraih gelar Doktor Antropologi tahun 2008 di Universitas Indonesia ini . 

Siapkan Sistim Data dan Tata Kelola

Selain Doktor Prudens Maring, salah satu wakil rakyat DPRD Kabupaten Nagekeo, Yosefus Dhenga, A,Md, yang mendatangi pihak Kemendikbud RI pekan lalu di Jakarta, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Nadiem Makeriem. Politisi Partai NasDem ini, mengaku sangat mendukung penuh kebijakan Menteri Nadiem yang langsung disalurkan ke rekening sekolah-sekolah.

“Saya sangat mendukung kebijakan Kemendikbud terkait dana Bos. Selama ini yang terjadi dana bos dikirim rekening pemda, tetapi saat ini langsung ke rekening ke sekolah. Saya juga memberikan apreasiasi karena dana bos juga akan dipakai 50 persen untuk membayar gaji guru honorer non ASN, sedangkan 50 prosen untuk siswa dan operasional sekolah, seperti ATK dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya,” kata pria yang akrab disapa Yos ini ketika bertemu Suaraflores.Net di Jakarta.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Nagekeo ini, mengaku, kebijakan baru Menteri Nadiem tersebut adalah salah satu langkah strategis untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah untuk mengatasi kekeliruan administrasi. Dengan ditranfer langsung ke sekolah, kata dia, maka kepala sekolah mempunyai kewenangan penuh mengelolah dana Bos. Untuk itu, harus ada sistem data yang baik dan benar sesuai fakta.

“Yang ingin saya tekankan, dengan demikian maka untuk kelancaran penyaluran dana ini ke sekolah dan terutama ke siswa-siswi, maka pihak sekolah dalam hal ini operator dan kepala sekolah harus mulai serius membenahi atau membangun sebuah sistem data yang benar-benar valid sesuai fakta.

Selanjutnya, dia mengusulkan agar dana Bos tidak lagi dikelola seorang guru aktif di sekolah sebagai bendahara (juru bayar). Pasalnya, selama ini pihak sekolah menunjuk salah satu guru menjadi bendahara. Hal ini sangat mengganggu aktivitas guru tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar. Untuk itu, harus direkrut staf  khusus atau pegawai yang ditunjuk oleh sekolah menjadi bendahara pengelolah dana Bos, agar fokus mengurus uang, tidak merangkap dengan kegiatan belajar mengajar.

Ditegaskannya, dari hasil diskusi dengan pihak Kemendikbud belum lama ini,  dana Bos bertujuan mulia untuk mempercepat kualitas pendidikan (SDM). Oleh karena itu, perencanaan, program dan anggaran harus benar-benar sesuai kebutuhan di sekolah dan kebutuhan siswa-siswa. Supaya lancar dan tepat sasaran, maka sistem pendataan atau sistem data yang dibuat sekolah harus benar-benar menyentuh seluruh siswa miskin atau tidak mampu. Agar sistem data di sekolah benar-benar dikelola secara baik dan benar, maka pihak sekolah harus merekrut seorang operator yang mempunyai SDM yang baik dan menguasai IT, sehingga tidak melakukan kesalahan saat meng-update atau mengimput data.

“Semua program dan anggaran dari pusat yang disalurkan ke daerah hanya berdasarkan data yang benar, jika salah atau direkayasa maka sudah pasti dana tidak akan disalurkan. Agar dana Bos tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, maka sekali lagi sistem data sekolah yang dikelola operator dibawa tanggungjawab kepala sekolah harus berjalan baik sesui fakta,” tandasnya seusai mendapat informasi dari pihak Kemendibud.

Untuk mendukung sistem data yang benar-benar valid, tambah Yos, diperlukan integrasi sistem data pemerintah daerah, yaitu Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah. Jika sumber data miskin berbeda-beda atau siswa-siswa miskin tidak masuk dalam data, sudah pasti akan menjadi masalah karena tujuan pendidikan nasional itu untuk mensejahterakan orang miskin yang salah satu langkah awalnya melalui pendidikan. Selain itu, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan, jika kesadaran dan atau partisipasi masyarakat rendah, tentunya juga akan mempengaruhi validitas data.

“Sekali lagi, data dan tata kelolah pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, baik eksekutif, legislatif, sekolah dan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan pendidikan kita di daerah,” kata dia sembari berharap program dana Bos bisa berjalan lancar dan maksimal. (korneliusmoanita/SFN)

To Top