Hukum

Hakim PN Larantuka Tolak Eksepsi Para Tergugat Perkara Perbuatan Melawan Hukum Keluarga Korban Pembunuhan di Sandosi

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Kabupaten Flores Timur (*)

LARANTUKA, SUARAFLORES.NET,- Sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum oleh korban atas nama Markus Suban Kian alias Suban di Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Rabu, (27/5/2020) dengan agenda Putusan Sela DITOLAK Majelis Hakim. Sidang yang dihadiri oleh para tergugat yaitu Kapolres Flores Timur dan Penyidik Polres Flores Timur) diwakili oleh kuasa tergugat, dan keluarga korban diwakili oleh kuasa hukum Matheus Mamun Sare, SH berlangsung lancar dan tertib.

Menurut Matheus Mamun Sare dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suaraflores.Net, Sabtu (29/5/2020), Majelis Hakim PN Larantuka melalui Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi para tergugat (Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kepolisian Resor Flores Timur sebagai Tergugat I, Denny Abrahams, S.H., sebagai tergugat II, Joni FM. Sihombing, S.E., S.I.K, MM sebagai tergugat III, Irwanto Mbabho sebagai tergugat IV, dan Melkisedek Elias Nubatonis sebagai tergugat V), mengatakan, pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan gugatann penggugat.

Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN Larantuka, dalil gugatan penggugat dalam perkara a quo para tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat pada pokoknya antara lain: pertama, penggugat merupakan Saksi dan Saksi Korban. Untuk itu, maka hak hukumnya wajib diutamakan dan dilindungi terlebihdahulu oleh negara melalui para tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Kedua, para tergugat memanggil penggugat tanpa panggilan yang sah menurut hukum. Ketiga, penetapan pengugat sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. Keempat, pemeriksaan penggugat sebagai tersangka tanpa didampingi penasihat hukum. Kelima, merubah peristiwa tindak pidana di WuluWata. Keenam, melakukan perampasan kemerdekaan atau penyekapan terhadap penggugat. Ketujuh, tidak menghormati hak asasi penggugat.Kedepalan, melanggar hak asasi penggugat. Kesembilan, merugikan penggugat secara materil dan immateril.

Menurut hukum, perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh para tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat baik secara materil dan immateril. Oleh sebab itu, dalil para tergugat dalam eksepsi dan jawaban para tergugat terhadap gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut DITOLAK.

Untuk diingat kembali oleh publik bahwa gugatan PMH oleh Korban Markus Suban alias Suban bermula dari dugaan perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat (Kapolres dan Penyidik Polres Flotim) dalam penanganan perkara pidana di Sandosi pada 5 Maret 2020 lalu, dimana korban dan keluarga melalui Kuasa Hukum Matheus Mamun Sare, telah melayangkan somasi dengan Nomor :019/PMH.TPU-MS/ADV.MMS/IV/2020/Lrt tertanggal 6 April 2020 terhadap para tergugat. Namun, somasi tersebut tidak digubris dan atau diabaikan, maka pada hari Jumad tanggal 17 April 2020 korban dan keluarga korban yang diwakili kuasa hukum Matheus Mamun Sare menggugat Kapolres dan para penyidik Polres Flores Timur yang menyidik perkara tindak pidana dimaksud di PN Larantuka, dan langsung diterima serta terdaftar oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah melaui beberapa tahapan persidangan sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses persidangan diawali dengan tahapan mediasi namun gagal akibat tergugat tetap berpendapat bahwa materi gugatan tidak tepat sasaran dan beberapa alasan lain. Sehingga tahapan selanjutnya adalah proses persidangan dengan agenda pembacaan materi guguatan oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum penggugat. Di mana dalam materi gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat melalui kantor Advokat/Penasihat Hukum Matheus M. Sare, SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2020.

Salah satu argumentasi hukum dalam perkara ini adalah bahwa perintah pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi : “Apabila dalam Pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara duapihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Kemudian dilanjutkan,berdasarkan perintah pada Pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”. Seterusnya, berdasarkan perintah pada Pasal Pasal 333 Ayat (1) KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasaan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Namun, dalam eksepsi maupun duplik yang di sampaikan tergugat melalui kuasa hukum para terguguat terkesan mengada-ada dan hanya berdalih karena tidak berdasar menurut hukum dan bukan dalil berdasarkan menurut hukum. Terhadap materi eksekpsi dan jawaban melalui materi replik penggugat secara ringkas dapat dijelaskan oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa agar diketahui dan menjadi Pengetahuan Hukum oleh para tergugat, substansi gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu para tergugat, didug telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan selaku penyiduk Kepolisian Republik Indonesia, baik selaku penyidik maupun penyidik pembantu baik mewakili institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun diri pribadi dalam jabatan yang diberi kewenangan oleh Negara, yaitu: tidak profesional dalam melakukan penelidikan penyidikan, tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap penggugat selaku korban, merubah peristiwa tindak pidana menjadi yang terjadi di kebun jagung Wulu Wuta, merampas kemerdekaan penggugat, melanggar hak asasi penggugat dan merugikan penggugat secara materil dan immaterial.

Bahwa atas perbuatan hukum para tergugat yang telah diuraikan penggugat tersebut di atas adalah perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau PERBUATAN MELANGGAR HUKUM baik secara Perdata maupun secara Pidana, mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat baik secara Perdata maupun secara Pidana;

Bahwa menurut hukum apabila Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik secara materil maupun materil disebut Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata, akibat hukumnya adalah membayar ganti rugi secara Perdata bagi pihak yang dirugikan. Bahwa menurut hukum namun apabila Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan orang lain mengalami kerugian secara fisik (luka, patah, meninggal dunia dan sebagainya) disebut Perbuatan Melawan Hukum secara Pidana, akibat hukumnya adalah mendapatkan hukuman badan atau disebut mendapatkan Sanksi Pidana.

Bahwa disebabkan perbuatan melawan hukum secara perdata oleh para tergugat terhadap penggugat, yang telah diuraikan secara jelas dan berdasar menurut hukum dalam gugatan penggugat, sehingga beralasan menurut hukum penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat di PN Larantuka seperti dalam perkara a quo. Bahwa atas perbuatan melawan hukum secara pidana oleh para tergugat terhadap penggugat, penggugat melalui kuasa penggugat selaku penasihat hukum korban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020, telah membuat dan menyampaikan surat Laporan dan PengaduanNomor:022/SP.TPU/MSK/ADV.MMS/IV/2020/Flotim tertanggal 21 April 2020 kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timurcq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT cq. Kabid Propam Polda NTT, perihal: Laporan dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseoang dan atau penyekapan dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik profesi POLRI, telah dikirim melalui kantor PT. Pos dan Giro Waiwerang tertanggal 22 April 2020.

Mamun Sare, mengatakan, pihaknya telah bersurat kemana-mana namun miris karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pejabat negara terhadap laporan atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain (penyekapan), dan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dia menduga hal itu dilakukan oleh oknum-oknum penyidik di Polres Flotim

“Apakah disebabkan karena situasi VIRUS COVID 19 saat ini atau apakah diduga karena alasan yang lain, saya belum tahu. Seringkali dalam hal penegakan hukum, terhadap rakyat kecil hak hukumnya diabaikan, namun terhadap oknum pejabat diduga melakukan perbuatan melawan hukum tapi diistimewakan. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat menilai bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih tajam ke bawa dan tumpul ke atas,” tutupnya. (SP/ BKR/Sfn)

To Top