Hukum

Kawin Tangkap Adalah Penyimpangan Budaya, Oknum Harus Diproses Hukum

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, yang turut hadir menyaksikan musyawarah masyarakat 4 kabupaten sebagai gerakan bersama perlindungan perempuan dan anak di Pulau Sumba.

WAIKABUBAK, SUARAFLORES.NET,- Kasus kawin tangkap di Pulau Sumba yang beberapa waktu lalu viral di media sosial merupakan sebuah penyimpangan budaya. Para oknum yang melakukannya harus diberikan tindakan tegas dan diproses hukum agar tidak mencederai nilai-nilai luhur perkawinan dalam budaya Sumba.

Demikian intisari dari musyawarah pemerintah daerah dari 4 kabupaten di Pulau Sumba yang juga dihadiri para unsur pimpinan daerah, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan para aktivis peduli anak dan perempuan se-daratan Sumba yang berlangsung pada Kamis (2/7) di aula Kantor Bupati Sumba Timur.

Dalam musyawarah yang membahas isu atau kasus kawin tangkap yang belakangan viral di media sosial ini juga disaksikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menneg PPA RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi.

Musyawarah masyarakat dari 4 Kabupaten ini terdiri dari Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya dihadiri juga oleh 4 Bupati serta para pejabat teras dari masing-masing kabupaten. Dalam musyawarah ini selain mendengarkan pandangan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga mendengarkan pandangan para akademisi dari perguruan tinggi serta suara atau testimoni salah seorang korban yang pernah mengalami kasus kawin culik atau kawin tangkap.

Ketika awal diskusi yang dipandu oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, para peserta pada umumnya keberatan terhadap tulisan pada banner latar depan “Deklarasi Tentang Kawin Tangkap Untuk Kabupaten Sedaratan Sumba”. Tulisan tersebut sangat tidak tepat karena di Sumba tidak ada yang namanya kawin tangkap. Hal sama juga dipersoalkan oleh Wagub Josef Nae Soi yang juga tidak setuju dengan pernyataan pada tulisan atau sebutan tersebut.

Atas sejumlah keberatan tersebut, Menteri Negara PPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengemukakan, kunjungan kerjanya ke Sumba Timur bertujuan untuk mendengarkan secara langsung situasi yang sebenarnya sekaligus mengetahui penyebab atau akar masalah sekaligus berdiskusi dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemerintah dari 4 kabupaten. Jika benar ada kasus yang terjadi sebagaimana telah viral di media sosial maka perlu dicarikan solusi bersama guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Pulau Sumba. Para peserta serta Wagub NTT dan Menneg PPA RI sepakat bahwa yang terjadi adalah bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya sehingga para pelaku dapat diberikan tindakan tegas termasuk proses hukum.

Selama ini penegakan hukum sulit dilakukan karena para pelaku mengatas-namakan budaya sehingga penegak hukum sulit melakukan penindakan. Namun, hal yang perlu diketahui agar dapat ditindak maka siapapun termasuk korban dapat memberikan pengaduan kepada kepolisian agar pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum.  (bkr/SFN)

To Top