Politika

Masalah 17 PNS L2DIKTI NTT, Wagub dan AHP Bertemu Dirjen, Setelah Pandemi Diresmikan

Wagub NTT dan AHP Foto Bersama Usai Membahas Masalah 17 PNS LD2Dikti Wilayah NTT

SUARAFLORES.NET–Akhir-akhir ramai diperbincangkan terkait masalah 17 PNS L2DIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) XV wilayah NTT yang menganggur selama 7 bulan. Sebagaimana masalah ini sempat diberitakan sejumlah media di NTT.

Fakta ini kemudian sampai ke telingah salah satu Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan (Dapil) NTT I, yakni Andreas Hugo Pareira atau AHP. Setelah mendapat informasi tersebut, AHP langsung menghubungi Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Joseph Nae Soi.

Wagub menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi di NTT. Pada pertemuan via handpone tersebut, Wagub kemudian menyatakan keinginannya untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Dirjen.

Atas niat tulus Wagub Nae Soi, AHP lalu menghubungi Dirjen DIKTI dan meminta waktu untuk agenda pertemuan bersama orang nomor 2 di NTT dalam kaitan penyelesaian persoalan tersebut.

Pada Jumat (24/7/2020), Dirjen Dikti, Prof Nizam didampingi oleh Sesdirjen dan Sekretari L2DIKTI menerima Wagub NTT Josef Nae Soi dan Andreas Hugo Pareira di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Wagub dengan nada guyon namun dengan substansi yang serius menjelaskan kemarahannya karena Pemda sudah menyiapkan Gedung Kantor (sementara) bagi 17 PNS yang sudah menjalankan seleksi sebagai persyaratan dari Dikti untuk pembentukan sebuah L2DIKTI. Faktanya, gedung tersebut tidak dimanfaatkan oleh Sekretaris L2DIKTI XV Erlangga Masdiana yang baru ditugaskan untuk NTT.

Bagi Wagub Nae Soi, hal tersebut tentu saja menghambat langkah awal persiapan pembentukan lembaga baru, dan fungsi pelayanan bagi dunia pendidikan tinggi swasta di NTT yang berjumlah sekitar 60an.

Mendengar penjelasan tersebut, Dirjen kemudian mempersilakan Sekretaris L2DIKTI XV untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Erlangga Masdiana kemudian menyampaikan beberapa perubahan peraturan-peraturan di Kemdikbud menyangkut sistem kepegawaian dan tatacara rekrutmen pejabat eselon di lingkungan Kemendikbud.

Wagub dan AHP kemudian meminta agar Dikti bisa lebih fleksibel dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTT juga merupakan bagian dari persyaratan yang telah dibuat oleh Dikti pada massa sebelumnya.

“Jadi, kalau sekarang sudah ada 17 PNS yang direkrut oleh Pemprov dan Gedung (sementara) yang sudah disiapkan, sebaiknya itu difungsikan terlebih dahulu sebagai bagian komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat pendidikan tinggi,” ujar mereka dalam rillis yang diterima Suara Flores, Jumat (24/7/2020).

AHP kemudian menekankan bahwa kehadiran sebuah L2DIKTI di NTT telah melalui sebuah proses perjuangan panjang, dan keberadaan L2DIKTi akan sangat membantu untuk lebih mendekatkan Dirjen Dikti dalam fungsi pelayanannya kepada masyarakat pendidikan tinggi di NTT. Selama ini, semua pelayanan pendidikan tinggi di NTT harus ke L2DIKTI Bali yang membawahi tiga propinsi Bali, NTB dan NTT.

“Dari segi jarak, biaya, waktu dan kecepatan pelayanan seringkali menjadi kendala bagi PTS di NTT karena harus ke Bali,” ujar Anggota DPR RI Komisi X yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga ini.

AHP menambahkan, dalam rapat pembahasan program dan anggaran antara Kemendikbud dan Komisi X DPR RI persoalan L2DIKTI untuk NTT sudah disepakati, sehingga seharusnya tidak ada kendala untuk 2020 mulai efektif berfungsi.

Terhadap hal tersebut, Dirjen Dikti kemudian menanggapi untuk segera mempelajari dan mengefektifkan L2DIKTI XV wilayah NTT, sekaligus menyampaikan niatnya juga apabila situasi pandemi ini berakhir akan mengunjungi NTT sekaligus meresmikan L2DIKTI XV.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan makan malam dan foto bersama. (Sfn02).

To Top