Politika

Megawati “Buang” Kader, PDIP akan Tuai Malapetaka di Pilgub NTT

Suara Flores

SUARAFLORES,– Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP) akhirnya memutuskan Marianus Sae-Emilia Nomleni menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018, Minggu (17/12/2018). Keputusan kontroversial Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri ini mendapat reaksi penolakan dari rakyat NTT, termasuk tim pemenang Calon Gubernur NTT, Drs Kristo Blasin.

Menurut mereka, keputusan Megawati yang menetapkan Marianus yang dibesarkan Partai Amanat Nasional (PAN), adalah kekalahan politik dan menjadi bencana besar bagi seluruh simpatisan dan pendukung PDIP di NTT yang adalah basis merah selama puluhan tahun. Oleh karena itu, mereka memastikan PDIP akan menuai malapetaka alias kalah telak di Pilgub 2018 nanti.

“Kami sebagai simpatisan PDIP yang sudah lama bekerja mendukung kader-kader PDIP, salah satunya Kristo Blasin, sangat kecewa dan marah atas keputusan Ibu Megawati yang sangat kami cintai. Kami mencurigai ada oknum-oknum yang bermain gelap untuk menjual PDIP kepada orang-orang tertentu demi kepuasan diri sendiri dan ‘membunuh’ kader-kader terbaik PDIP. Kami  menolak SK DPP PDI dan sudah pasti tidak akan bekerja memenangkan paket itu,” tegas Ketua Barisan  Relawan Kristo (Bara Kristo), Andreas Goru, Minggu (17/12/2017) di Jakarta.

Andreas menegaskan,  PDIP mempunyai kader-kader hebat yang ikut dalam proses penjaringan dari anak ranting, ranting, PAC, DPC hingga DPD PDIP. Mereka adalah Kristo Blasin, Ray Fernandes, Lusia Lebu Raya, Andreas Hugo Parera dan lain-lain. Namun, tiba-tiba ada calon yang masuk dari atas di DPP PDIP mendaftar dan kemudian diloloskan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini telah mencederai proses demokrasi ditubuh partai yang selalu mendengungkan demokrasi tersebut.

“Jika PDIP mau seperti itu, seharusnya tidak perlu menjaring calon gubernur. PDIP juga tidak perlu membuka pendaftaran dan tidak perlu melakukan survei dan fit and propertest di DPD PDIP, cukup buka pendaftaran di DPP PDIP dan langsung ditetapkan supaya tidak memberi kesan bahwa PDIP melakukan ketidakadilan terhadap calon-calon gubernur. Kalau satu calon gubernur saja menghabiskan puluhan juta dalam setiap tahapan, coba dikali saja kalau 15 orang berapa? Ini sudah tidak fair lagi, karena PDIP sebagai partai demokrasi tidak mencerminkan demokrasi lagi, tapi kapitalisme,” tegasnya pasca keputusan DPP PDIP.

Untuk diketahui, Marianus Sae adalah bupati Ngada dua periode yang diusung PAN. Marianus tidak mengikuti proses penjaringan dan pendaftaran, baik di DPC maupun di DPD PDIP NTT. Namun dalam perjalanan, Marianus difasilitasi oknum tertentu mendafar di DPP PDIP. Ia kemudian mendapatkan KTA PDIP yang diserahkan Andreas Hugo Parera (Korwil NTT DPP PDIP). Ia kemudian mengikuti fit and propertest, survei dan kemudian ditetapkan menjadi calon gubernur. Sedangkan belasan calon lainnya yang sudah mengikuti proses dari bawah dan sudah membuang banyak uang tidak diperhitungkan .

Selain Marinaus, calon wakil gubernur Emilia Nomleni pun demikian. Emy tidak muncul namanya dalam penjaringan yang dilakukan PDIP NTT di semua tingkatan. Ia juga tidak mendaftar di DPP PDIP dan mengikuti fit and proper test dan survei. Namun aneh, tiba-tiba nama Emylia Nomleni muncul mendadak dan kemudian dipasang dengan Marianus dan ditetapkan jadi calon wakil gubernur. 

Untuk diketahui pula, dalam rapat pleno DPD PDIP NTT di rumah jabatan Gubernur NTT, memutuskan tiga nama yang direkomendasikan ke DPP PDIP, yaitu Kristo Blasin, Andreas Hugo Parera dan Lusia Lebu Raya. Namun lagi-lagi aneh, tiba-tiba DPP PDIP kembali membuka pendaftaran calon gubernur NTT dan menerima begitu banyak calon. Nama-nama yang sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme partai dibuang oleh DPP PDIP dan mengakomodir Marianus-Nomleni.  (timkristo/sft)

To Top