Nusantara

Pembunuhan Para Pekerja Jalan di Papua Harus Direspons Secara Komprehensif

Jalan Trans Papua (Foto:Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/tribunews.com)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Telah terjadi pembunuhan 31 orang (sebuah tabloid lokal yang kredibel di Papua menyebut 24 orang) pekerja Proyek Istaka Karya yang sedang membangun infrastruktur berupa jembatan di Kali Yigi  dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Menyikapi tragedi berdarah yang tidak berperikemanusiaan itu, Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam siaran persnya yang diterima Suaraflores.net, Rabu (5/12/2018), menegaskan pernyataan sebagai berikut, pertama, SETARA Institute menyampaikan dukacita mendalam atas dibunuhnya para pekerja yang sedang melaksanakan program pembangunan tersebut.  SETARA juga mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Tindakan tersebut tidak saja inhuman atau tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut (fear) di kalangan pekerja dan warga, sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kedua, tindakan kriminal yang dilakukan secara keji terhadap pekerja dalam jumlah besar tersebut harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya. Namun demikian, kita juga mesti mengingatkan kepada aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembununan terhadap pekerja kolosal tersebut. Aparat hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional, di Papua yang secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali. Secara objektif, pendekatan militer belum dibutuhkan.

Ketiga, namun begitu, harus diakui aksi KKB ini adalah serangan yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan kelompok perlawanan bersenjata di Papua. Ini memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua, yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia.

Keempat, terkait gangguan keamanan yang terus berulang, Pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat. Pemerintah Jokowi-JK harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan paska pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka.

Kelima, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elit politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.Com, Senin (3/12/18), aksi pembunuhan sangat sadis diduga dilakukan KKB di wilayah Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018). Sebanyak 31 orang yang bekerja perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, yang saat ini bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah itu, sampai saat ini jenazahnya belum bisa diambil. Sebab, lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian. Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB. Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba membenarkan informasi itu. Dikatakannya, kalau salah satu pekerja mengambil foto pada saat kelompok ini melakukan upacara. “Ya. Saya terima informasinya seperti itu. Kalau kelompok KKB ada melakukan upacara dan salah satu dari pekerja tak sengaja melihatnya dan mengambil foto. Itu membuat mereka marah hingga kelompok ini pun membunuh para pekerja yang ada di kamp,” katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (3/12/2018).

Disampaikannya, sampai saat ini, informasi yang diterima ada 31 orang pekerja yang dikabarkan meninggal dunia atas ulah kelompok KKB. “Informasinya 24 orang dibunuh di kamp. Lalu ada 8 orang yang sebelumnya berhasil menyelamatkan diri ke salah satu rumah keluarga anggota DPRD setempat. Kini informasinya 7 orang di antara mereka juga sudah meninggal dunia dan 1 orang berhasil melarikan diri,” katanya. (SP/kompas/bkr)

 

To Top