Hukum

PKTA NTT Rekomendasikan 7 Point Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumba

Suasana pertemuan Ketua Presidium PKTA NTT, Benyamin Leu, dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Hotel Aston Kupang pada Rabu (1/7) lalu.

KUPANG, SUARAFLORES.NET,- Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur (PKTA NTT) merekomendasikan 7 point terkait perlindungan perempuan dan anak di NTT khususnya di Pulau Sumba.

Ketua Presidium PKTA NTT, Benyamin Leu, saat menemui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menneg PPA RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pada Rabu (1/7) di Hotel Aston Kupang, menyampaikan pandangan PKTA terkait perlindungan perempuan dan anak di NTT khususnya di Pulau Sumba. Ketujuh hal dimaksud yakni Pertama, hakekat Tradisi Yappa Maradda/Yappa Mawini pada dasarnya merupakan tradisi yang baik dan luhur di mana merupakan penghargaan terhadap perempuan dari keluarga laki-laki yang sudah menyelesaikan proses pembelisan. Tetapi sangat disayangkan dalam praktiknya terjadi penyimpangan terhadap hakekat Yappa Maradda/Yappa Mawini, yaitu terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan oleh oknum laki-laki. Dan ini telah terpola dan dipelihara sebagai kebiasaan sehingga pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu melakukan kajian mendalam. Kajian mendalam terkait praktik tradisi yang berkaitan dengan anak dan perempuan di NTT, karena beberapa diantaranya justru berangkat dari nilai tradisi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dan anak.

Kedua, membangun kesadaran publik di semua sektor masyarakat tentang praktik-praktik berbahaya melalui informasi, pendidikan formal dan informal dan program penjangkauan dan mendorong relasi yang lebih ramah dan melindungi anak dan tanpa praktik diskriminasi berbasis gender, dengan membangun keterlibatan para pihak.

Ketiga, penyediaan dukungan yang diperlukan bagi korban praktik berbahaya melalui layanan dasar seperti layanan kesehatan, dukungan hukum dan peradilan, emosional dan psikologis, konseling serta pelatihan kejuruan untuk membuat mereka mandiri, termasuk meningkatkan kapasitas anak dan perempuan untuk memahami risiko dan mampu melindungi dirinya.

Keempat, terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini diupayakan dengan damai secara adat yang merugikan perempuan dan anak, dapat dipertimbangkan alternatif lain yang mengedepankan atau berdasarkan hukum positif/ hukum adat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan. Pulihnya relasi antara para pihak dan saling menumbuhkan kepercayaan dan martabat bersama.

Kelima, perlu membuka ruang dialog adat melalui musyawarah dimana para tokoh adat juga diberikan ruang untuk berkontribusi bagi proses pembangunan yang ramah dan melindungi anak maupun membangun kesetaraan gender, termasuk mengikut-sertakan pandangan anak dan perempuan di dalamnya.

Keenam, mengembangkan kebijakan yang melindungi anak termasuk menyisir praktik-praktik dan tradisi berbahaya di NTT bagi anak dan kemudian bersama-sama pihak lainnya melakukan revitalisasi budaya yang lebih berpihak bagi anak dan perempuan. Salah satunya mengembalikan keluhuran Yappa Maradda/Yappa Mawini, dengan mendorong gerakan “Revitalisasi Budaya” yang melibatkan para Rato, Wunang, Imam Marapu dan tokoh adat lainnya dalam “Musyawarah Adat” pada wilayah adat masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengatasnamakan budaya.

Ketujuh, beberapa persoalan dibalik praktik tradisi berbahaya bagi anak dan perempuan, berangkat dari wilayah yang miskin dan marjinal, salah satu upaya yang penting dilakukan adalah melakukan pemberdayaan ekonomi yang memberi dampak secara langsung terhadap perbaikan hidup.

Menutut, Ketua Presidium PKTA NTT, Benyamin Leu, NTT sebagai provinsi kepulauan yang kaya akan keragaman budaya dan keindahan alam, maka tak heran pada tahun 2019 Provinsi NTT di nobatkan sebagai destinasi wisata dunia. Predikat tersebut menuntuk provinsi NTT untuk terus berbenah diri dalam berbagai akspek kehidupan untuk terus menjadi daya tarik bagi bisnis pariwisata dunia. Akan tetapi, keindahan alam yang mendunia ternya tidak berbanding lurus dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia terutama anak dan perempuan. Provinsi NTT masih memiliki Pekerjaan Rumah yang cukup besar diantaranya adalah persoalan praktek budaya yang berbahaya bagi perempuan dan anak.

Hampir di setiap komunitas di dunia memiliki praktik dan kepercayaan dan nilai tradisional tertentu, beberapa diantaranya menjunjung harkat dan martabat manusia, sementara itu masih terdapat praktek yang mengandung kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus dipertahankan atas nama tradisi, agama, dan adat yang berbahaya bagi kelompok yang dianggap lebih rentan seperti perempuan dan anak, tak terkecuali di Provinsi NTT. Namun demikian, masih terdapat beberapa tradisi yang justru menjunjung penghargaan terhadap perempuan dan anak seperti Yappa Maradda dan Yappa Mawini di Pulau Sumba, Budaya Tutup Malu di tanah Timor dan Rote, Budaya Waja di Bajawa dan masih banyak lagi budaya-budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dan juga anak-anak.

Praktik-praktek dan nilai tradisional yang menempatkan anak dan perempuan dalam posisi berbahaya, beberapa diantaranya adalah tradisi Sifon di Timor, tradisi Kawin Tangkap, Pasola dan Joki kuda di Sumba, tradisi Caci di manggarai, tradisi Sagi di Soa (Ngada) dan Bowae (Nagekeo), tradisi tangkap Ikan Paus di Lembata dan tradisi belis yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sulit pada beberapa wilayah di NTT.

Praktik-praktik tradisional yang berbahaya tersebut sebagian besar, kata Benyamin Leu, dilakukan tanpa konsen/ persetujuan dengan anak dan perempuan. Situasi ini terjadi karena persoalan ketidak-setaraan gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang baik antara laki -laki dan perempuan maupun antara orang dewasa dengan anak anak. Dan dampak dari praktik adat berbahaya tersebut, telah menjadikan anak dan perempuan mengalami risiko terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti seksual, emosional dan fisik, termasuk pernikahan dini, pernikahan paksa, bahkan mengancam jiwa anak.

Berkaca dari hal tersebut di atas, Konvensi Hak Anak Pasal 24 menyebutkan “negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan yang efektif dan sesuai dengan maksud untuk menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak-anak ” dan General Comment No.7 KHA mengatakan “ Diskriminasi terhadap anak perempuan adalah pelanggaran serius terhadap hak, yang mempengarui kelangsungan hidup mereka dan semua bidang kehidupan muda mereka serta membatasi kapasitas mereka unuk berkontribusi positif kepada masyarakat, mereka mungkin menjadi korban aborsi selektif, mutilasi genital , penelantaran dan pembunuhan bayi termasuk melalui pemberian makanan yang tidak memadai pada masa bayi”

Pada bagian lain Konvensi Hak Anak Pasal 19 juga menyatakan Negara akan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaraan atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual”…

SDGs 16.2 juga menegaskan “Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak”

Hal lain juga disampaikan dalam Pasal 2 dan 5 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention of Elimination Discrimination Against Woman; CEDAW) yang menyebutkan bahwa Negara-negara pihak perlu mengambil segala tindakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atas dasar pembedaan jenis kelamin baik yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, kebijakaan, praktek sosial budaya; dan memodifikasi pola perilaku sosial budaya yang lebih menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Mencermati berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi tersebut di atas, jelas Benyamin Leu, sebenarnya kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan tindakan kejahatan yang tidak boleh ditolerir. Tetapi faktanya masih ada saja oknum-oknum tertentu yang berani melakukan tindak kekerasan dengan berbagai alasan yang tidak bisa dibenarkan.

“Beberapa kasus yang mencuat akhir-akhir ini di beberapa wilayah di Sumba sangat memprihatinkan, meresahkan masyarakat dan mengusik rasa kemanusiaan terhadap martabat perempuan dan anak, “ujar Ketua Presidium PKTA NTT ini.

Ditambahkannya, walaupun kasus-kasus tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum tetapi akar masalahnya masih belum tertangani secara holistik. Terkait hal ini, atau atas kejadian yang terjadi di Sumba dengan Tradisi Yappa Maradda/Yappa Mawini, pihaknya dari PKTA NTT mendorong pemerintah dan semua pihak untuk merevitalisasi budaya agar dalam prakteknya tidak terjadi penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu.  (bkr/SFN)

To Top