Opini

SP3 Kasus Kematian Anselmus Wora dan Dugaan Kebohongan Polda NTT

Oleh: Petrus Selestinus, SH (Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia )

Sebuah berita Media Online beberapa waktu lalu menulis berita yang mengungkap iming-iming Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT, yang dipimpin Wadireskrimum Polda NTT. AKBP. Anton C Nugroho, saat bertemu Keluarga Alm. Anselmus Wora di Ende, untuk meminta izin otopsi bahwa pihaknya memiliki keyakinan 90% hasil penyidikan sudah bisa mengungkap dugaan pembunuhan  Anselmus Wora. Oleh karena itu, diperlukan 10% tambahan bukti melalui otopsi untuk memperkuat hasil penyidikan yang sudah ada. 

Iming-iming Tim Penyidik AKBP Anton C. Nugroho, yang katanya memiliki keyakinan 90% hasil penyidikan mengungkap dugaan pembunuhan, telah membuat Keluarga luluh hati dan mengizinkan Ekshumasi dan Otopsi jenazah pada tanggal 27 November 2019 dengan upacara adat, agama dan KUHAP. Namun nyatanya iming-iming dimaksud hanya tipu muslihat belaka, karena Visum Et Repertum (VER) tanggal 18 Desember 2019, ternyata digunakan untuk menutup 90% bukti hasil penyidikan kematian Alm. Anselmus Wora.

VER Ahli Forensik Polri yang ambigu dan minus analisis itu, diduga buah dari konspirasi jahat dan dirancang dengan target menutup kasus ini, karena fakta-fakta temuan Dokter Ahli Forensik soal luka akibat kekerasan tumpul dan tidak didapatkan kelainan nyata pada paru dan tanda-tanda infark, tidak dilakukan pendalaman, terlebih-lebih kesimpulan Dokter bahwa sebab-sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, jelas kesimpulan tidak logìs, karena umur jenazah baru 28 hari dikubur.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Keluarga Anselmus Wora merasa telah menjadi korban kebohongan berantai (sudah jatuh tertimpa tangga pula), akibat iming-iming Tim dari AKBP Anton C. Nugroho dan kawan-kawannya yang seharusnya bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip Polisi PROMOTER, bukan sebaliknya membarter 90% hasil penyidikan diyakinani dapat mengungkap pelaku pembunuhan Almahrum dengan VER semu, sekedar alat untuk menutup penyidikan kasus ini.

Semua pihak berkepentingan dengan pengungkapan siapa pelaku pembunuhan dalam kasus ini mengingat pemeriksaan sudah memasuki tahap penyidikan. Artinya kematian Almahrum sudah dikualifikasi sebagai suatu “peristiwa pidana”, karena itu pihak Keluarga Almarhum sepakat memberi izin otopsi. Namun kemudian keluarga harus kecewa dan merasa dibohongi oleh Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT, karena hasil penyidikan yang katanya sudah 90% dapat mengungkap pelakunya dihentikan setelah otopsi diizinkan.

Satu hal yang menjadi tanda tanya publik adalah mengapa VER yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2019 tertahan selama 2 (dua) bulan lebih di tangan Direskrimum Polda NTT, tidak kunjung diumumkan tanpa SP2HP dan baru diumumkan tanggal 21 Februari 2020 setelah protes dari Keluarga dan Masyarakat sekaligus penyidikan dinyatakan ditutup. Apa saja yang dilakukan oleh Penyidik pasca VER dikeluarkan, tidak ada yang tahu kecuali terdapat dugaan kuat adanya Konspirasi Jahat” untuk menutup kasus ini.

Hutang Darah dan Nyawa Harus Ditebus

Tidak adanya Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pasca VER dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2019 kepada Keluarga Almahrum, memperlihatkan dengan jelas betapa VER Dokter Ahli Forensik telah dirancang matang dan dikapitalisasi untuk kepentingan menutup kasus ini secara permamen dan diduga demi memenuhi pesanan kekuatan politik tertentu di balik perisitiwa kematian ini. Padahal ini adalah persoalan hutang darah dan nyawa manusia yang menuntut pertanggungjawaban pidana sampai kapanpun. 

Tidak adanya pendalaman terhadap “kesimpulan” dalam VER tentang “trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak, dapat menyebabkan kematian”, tidak adanya pendalaman terhadap fakta tidak didapatkan kelainan nyata pada sampel jaringan paru dan tanda-tanda infark” terlebih-lebih tidak adanya SP2HP dari Direskrimum Polda NTT kepada pihak Keluarga Almahrum pasca VER dikeluarkan, memberi signal kuat bahwa terdapat oknum di dalam Direskrimum Polda NTT yang sedang bermain.

Begitu juga tidak adanya penjelasan tentang fakta materil hasil penyidikan yang sudah 90% mengungkap peristiwa pembunuhan, yang seharusnya dielaborasi dengan VER untuk memperkuat hasil penyidikan, membuktikan bahwa prinsip Polisi PROMOTER yang menjadi program KAPOLRI diabaikan oleh Polda NTT, karena bagaimanapun Polisi PROMOTER harus diterapkan oleh Penyidik Direskrimum Polda NTT yaitu melanjutkan penyidikan pasca VER dibacakan, karena ada hal-hal baru dalam VER yang perlu pendalaman melalui Penyidikan.

Pertanyaan lain yan muncul adalah apa urgensi Direskrimum Polda NTT menghadirkan second opinion dr. Arief Wahyono, Sp.F., yang ujuk-ujuk memberi kesimpulan sesat memvonis Almahrum mati karena penyakit jantung. Kita belum tahu dr. Arief Wahyono, Sp.F yang hadir saat itu sebagai Ahli yang pendapatnya telah di BAP di bawah sumpah atau tidak, sebab sebagai Ahli, maka pendapatnya itu baru bisa menjadi rujukan SP3 kalau itu dituangkan dalam BAP sebelum SP3 kasus ini dikeluarkan. 

Dengan demikian tidak ada urgensi apapun menutup penyidikan kasua ini secepatnya, karena Penyidik telah mendeclare bahwa 90% hasil penyidikan sudah mendekati pengungkapan pelaku pembunuhan ini, karenanya otopsi ini hanya menyumbang 10% untuk memperkuat hasil penyidikan yang sudah ada. Artinya SP3 penyidikan kasus ini terlalu prematur dan dipaksakan demi kepentingan politik atau uang. “Quo Vadis” polisi PROMOTER Polda NTT, waktu jualah yang akan membuktikan *

To Top