Ekbis

Terobosan Bank NTT Fasilitasi Pembangunan Didukung Otoritas Jasa Keuangan

Deputi IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Wagub NTT, Josep Nae Soi dalam Forum Investasi Masyarakat NTT di Yogyakarta, Sabtu (29/6) beberapa waktu lalu.

JOGYAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dilakukan Dirut Bank NTT, Izhac Eduard Rihi dalam memfasiltiasi pembangunan di NTT. Pihak OJK menegaskan agar momentum emas tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin di era kepemimpinan yang baru untuk membangun NTT.

“Kita apresiasi kebijakan Dirut Bank NTT yang mendukung pembangunan di NTT melalui sektor perbankan. Banyak momentum yang kita lewati begitu saja, tetapi kali ini kita tidak boleh kehilangan momentum lagi, harus semaksimal mungkin,” kata Deputi IV, OJK, Robert saat berbicara dalam Forum Investasi Masyarakat Ekonomi NTT di Grand Dafam Rohin, Jogyakarta, Sabtu (29/6) lalu.

Menurut Robert, kebijakan Bank NTT untuk memfasilitasi pembangunan daerah sama sekali tidak ada masalah. Dari sisi arahan kebijakan nasional maupun yang sifatnya sektoral prinsipnya in line, tidak akan ada kendala-kendala yang berarti dalam menfasilitasi pembangunan di NTT.

“Kalau nanti bapa ibu melihat berapa resources atau sumber daya keuangan yang bisa dimobilisasi untuk keperluan pembangunan di NTT jumlahnya sangat signikan. Kemudian bergantung kepada Pemprov NTT sendiri, saya kira itu tidak akan maksimal. Yang pasti, Pemprov NTT sendiri tidak akan bisa berjalan sendiri dengan segala macam alasannya. Saya bekas di Kementerian Keuangan dan Perbendaraan, jadi saya tahu betul postur anggaran dari pemprov maupun kabupaten kota. Dimana, tidak akan mungkin membiayai seluruh kebutuhan. Anggaran APBD NTT tidak sampai Rp10 Triliun. Tahun ini kalau tidak salah sekitar Rp5,7 Triliun. Nanti kita lihat dengan pertumbuhan aset dan kredit di Bank NTT yang mendekati Rp30 Trilun sudah jauh lebih besar dari keseluruhan belanja oleh Pemerintah NTT,” kata Robert mencontohkan.

Robert mengingatkan, jangan lupa dari Rp 5,7 T tersebut ada gaji pegawai yang besar, dan ada belanja rutin (wajib)nya sekian banyak, sehingga tidak banyak ruang yang bisa dilakukan pemimpinnya secara politik maupun secara birokratis. Kecuali, melakukan fasilitasi-fasilitasi dengan membangun fasilitas-fasilitas dasar sehingga mampu menggerakan ekonomi.

“Kita harapkan juga Kadin dan Asita juga bisa berbuat banyak untuk NTT. Awal-awal kita harus lihat apa yang menjadi blue print untuk membangun sistem jasa keuangan. Semuanya sejalan dan semuanya sifatnya sportif terhadap beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah. (bisa dibaca pada profil kebijakan lembaga-lembaga keuangan). Mau yang sifatnya reguler, inovatif (milenial), semuanya terakomodir dan semua instrumen itu ada di NTT tinggal kita menuju ke sana,” pintanya.

Namun demikian, kata dia, sebagai pemerhati perlu juga disadari atau dipahami bahwa tidak mudah mencari jalan untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. “Kita sudah mau, kita punya banyak tapi kadang-kadang tidak mudah. Nah, belajar dari situasi dan kondisi aktual yang kita temui di lapangan, yang paling gampang adalah kita (bapak/ ibu) berkontribusi saja misalnya dengan cara menyimpan uang (membuka tabungan) di Bank NTT. Itu yang paling mudah, selain memanfaatkan ketersediaan dana investasi untuk melakukan aktivitas bisnis yang dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di NTT,” terangnya.

Dari peta industri jasa keuangan nasional dan lembaga-lembaga keuangan yang ada di NTT, lanjut dia,semuanya ada namun kebutuhan dana terbatas diberikan. “Kebutuhan pembiayaan yang disediakan oleh bank yang sering kami sebut “Nyundul Langit.” Emang mau berapa sih? Mau pinjam berapa sih? Berapa saja akan tersedia. Sekarang berapa APBN kita secara nasional? Kira-kira sekitar 2.000 Triliun Rupiah. Kalau dibandingkan dengan yang dikelolah oleh OJK sebagai lembaga jasa keuangan, ada aset perbankan yang mendekati 7.000 Triliun Rupiah, belum dana kelola atau potensi dana dari menyimpan aset. Ada aset dari lembaga non bank yang kurang lebih 1.400 Triliun Rupiah. Berdua saja sudah 9.000 Triliun, dan lain-lain. Jadi berapa APBN kita, berapa kue ekonomi nasional? ada yang menghitung 13 ribu ada yang menghitung 17 ribu. Jadi 9.000 Trilun saja asetnya sudah ada diperbankan.

Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak perlu kwatir dengan kemampuan menyediakan pembiayaan. “Catatannya adalah apakah kontribusi kita terhadap lembaga jasa keuangan dengan memastikan dana yang kita tabungkan atau kita dapatkan pinjamkan berasal dan ditempatkan di NTT ataukah perspektif kita ingin berkontribusi secara nasional. Itu pilihan! Kita bisa melakukan dari daerah sebagai kontribusi atas pembangunan nasional, ataukah kita berkontribusi secara nasional dengan mudah-mudahan juga bisa dikontribusikan di NTT,” uajrnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada penegasan soal pengelolaan lembaga-lembaga keuangan khususnya bank, bahwa yang di propinsi itu tidak bocor. Bocor artinya apa? Artinya ketika orang menabung pada bank-bank tertentu di NTT yang merupakan bank nasional sejumlah Rp100.000,- kemungkinan yang digunakan untuk membangun NTT hanya 20 % saja. Sedangkan 60 % untuk membangun di Aceh, 10 nya untuk di Jayapura dan selebihnya untuk di pusat.

Padahal, tegas dia, uang tersebut adalah uang orang NTT dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di NTT. Bisa jadi, uang itu adalah keringatnya para guru yang dengan segala keterbatasannya mencoba untuk menabung, tetapi taruhnya di BNI atau BRI.

“Tidak ada yang bisa memastikan bahwa uang itu berada atau dipakati di NTT, karena kurang dari 1×24 jam uang itu sudah dikirim ke kantor pusat. Dan ketika sudah di kantor pusat ya mungkin saja dipakai untuk pembangunan apartemen di Bandung. Itu contoh yang paling kongkrit dan paling nyata. Ini tidak bermaksud primordial, tapi kita tidak perlu membiayai teman-teman di Jawa yang uangnya sudah banyak,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Bank NTT, Izhac Eduard Rihi memastikan dalam waktu dekat Bank NTT sudah membuka kantor pelayanan fungsional di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jogyakarta. Dibukanya kantor fungsional ini untuk melayani warga NTT diaspora agar dapat menabung uang di Bank NTT demi mendukung pembangunan.

“Kami akan membuka kantor pelayanan fungsional di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam waktu dekat kami sudah membuka pelayanan. Waktunya tidak lama lagi nanti saya informasikan,” kata Eduard Rihi kepada wartawan seusai Acara Tatap Muka dengan Wakil Gubernur NTT dan Launching Bank NTT di Jogyakarta Expo Center (JIC), Sabtu (29/6) malam yang dihadiri kurang lebih 500 mahasiwa dan para sesepuh NTT di Yogyakata. (bkr/sfn)

To Top