Hukum

Teroris “Bergentayangan” di NTT, TPDI Minta Polri dan TNI Segera “Bersihkan”

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, SH,(Istimewa)

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, SH, meminta aparat Polri dan TNI segera mengambil langkah antisipatif dan penindakan untuk membersihkan kaum radikal dan teroris yang “bergentayangan” di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kepolisian dan TNI harus menyiapkan langkah antisipatif untuk menindak kelompok radikal dan teroris di NTT. Jangan sampai menunggu terjadinya peristiwa dimana masyarakat mengeksekusi sendiri temuan di lapangan, yang bisa menimbulkan gesekan antar warga masyarakat karena saling curiga baru aparat bertindak,” tegas Selestinus dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Suaraflores.net, Selasa (27/12/2018) .

Ditegaskan Selestinus, mencegah untuk menghabisi kelompok radikal dan teroris, lebih baik dari pada kecolongan. Karena, dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas kelompok radikal dan teroris sangat luar biasa besar. Bukan saja pada persoalan mengganti ideologi negara Pancasila tetapi nyawa umat manusia pun ikut terancam dan hilang secara mengerikan.

Menurutnya, pernyataan Mendagri itu telah memastikan secara meyakinkan bahwa kelompok radikal dan terorisme saat ini sedang “gentayangan” di NTT dan untuk itu Menteri meminta agar seluruh komponen mayarakat di Provinsi berbasis Kepulauan itu untuk sama-sama “memberangus” kelompok teroris dan radikal yang sudah gentayangan di NTT.

“Konstatasi Mendagri soal keberadaan kelompol radikal dan terorisme yang sedang bergentayangan di NTT, memastikan bahwa TNI, Polri dan BIN sudah memilki data detail, baik nama, tempat tinggal dan seluk beluknya harus direspons secara positif. Jangan meremehkan konstatasi Mendagri tersebut,” kata Selestinus.

Pernyataan Mendagri itu, kata Selestinus, beralasan karena beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi NTT menghimbau warganya mewaspadai Narapidana Teroris (Napiter) yang dititipkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di sejumlah LAPAS. Pemerintah kwatir para Napi  dan petugas Lapas bisa terpapar ideologi radikal yang disebar Napiter titipan tersebut.

Baca juga: Yosef Badeoda: Pak Menteri Jangan Buat Rakyat NTT Cemas

Baca juga: Vulkanisir Ban Perkasa di Ende Dilalap Si Jago Merah

Sebelumnya, tulis Selestinus, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat Rapat Paripurna Terbuka HUT NTT ke-60 di Kupang, Kamis (20/12) beberapa waktu lalu, dalam pidatonya mengatakan bahwa kelompok radikan dan terosisme ‘gentayangan’ di NTT perlu diwaspadai.

Menanggapi pernyataan Menteri Kumolo, anggota DPR-RI-Fraksi Partai Demokrat, Yoseph Badioda, meminta Mendagri tidak asal omong, tetapi harus menunjukkan muka-muka agar orang-orang NTT tidak ketakutan di situasi Natal 25 Desember 2018  dan Tahun Baru 1 Januari 2019. Ia juga meminta Mendagri mempertanggungjawabkan statementnya.

“Jangan hanya asal omong saja. Jangan buat rakyat NTT cemas. Tunjukkan muka orang-orang yang dibilang radikal biar masyarakat waspada. Menteri tidak boleh buat masyarakat NTT saling curiga satu sama lain,” tegas Badioda yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Mahkamah DPP Partai Demokrat, Jumat (21/12) lalu melalui pesan WhatsAppnya.

”Sangat tidak pantas bicara radikalisme dalam suasana umat menyambut Natal. Pak Menteri jangan adu domba masyarakat NTT. Saya berharap agar Mendagri tidak kemas isu yang kemudian jadi komoditi politik. Kalau pihak keamanan sudah tahu lokasi, segera bertindak. Jangan jadikan bom waktu,” tandasnya lagi.

Sebelum pernyataan Menteri Kumolo itu dilontarkan, pada bulan lalu,  aktivis PMKRI Cabang Ruteng, Manggarai, menggelar aksi demo di Labuan Bajo, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi tersebut untuk merespon sejumlah isu radikalisme yang berkembang di wilayah itu serta masuknya kelompok-kelompok intoleran anti Pancasila di Manggarai Barat.

Para aktivis PMKRI mendesak Kepolisian Resort Manggarai Barat segera melakukan pengawasan lebih ekstra dalam menangkal gerakan-gerakan kaum radikal dan intoleran. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan tokoh-tokoh agama untuk membangun kerja sama dalam mengkawal dan menangkal isu radikalisme di Labuan Bajo. (tim-sfn)

To Top