Hukum

TPDI Minta DPR RI Tak Sandra Revisi UU Tindak Pidana Terorisme

SUARAFLORES.NET,–Perisitiwa penyanderaan dan pembunuhan 6 anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa waktu lalu dan perisitiwa bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya, harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan DPR RI. Bahkan, untuk semua warga Negara agar mengevaluasi kembali model penanggulangan kejahatan terorisme oleh institusi Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menegaskan dan mendesak para wakil rakyat di DPR-RI tidak boleh menyandera Revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris yang menjadi instrumen hukum bagi aparat hukum.

Penegasan ini disampaikan Koordinartor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus,SH melalui rilisnya yang diterima SUARAFLORES.NET, Rabu (16/5/2018). Menurut Selestninus, alasan utama harus mengevaluasi model penanggulangan terorisme karena kejadian teror bom secara susul menyusul, dilakukan secara terbuka dan nekad sebagaimana terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, tidak terlepas dari lemahnya Penegakan Hukum dan lemahnya UU No. 15 Tahun 2003.

“Peristiwa ini menjadi bukti bahwa aksi para teroris di lapangan jauh labih maju ketimbang  Badan Intelijen Negara dan Polri,”tegasnya.

Selestinus mengatakan bahwa Polri dan BIN dinilai lemah bahkan lalai mengantisipasi gerakan para teroris, karena itu harus dicarikan apa akar masalahnya sehingga teroris selalu bergerak lebih maju satu langkah ke depan dari aparat keamanan. Hal ini berarti ada yang salah di dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah Lapas bagi Napiter dan masalah penanggulangan dan penindakan para pelaku teror terkait tugas dan wewenang Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara. Hal ini yang dihubungkan dengan keberadaan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme yang meskipun baru berumur 15 (lima belas) tahun, tetapi dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan jaman dan kebutuhan operasional aparat keamanan di lapangan.

Baca juga: Pater Heinrich Bollen dari Roma untuk Sikka

Dijelaskannya, sejak peristiwa serangan bom di Kawasan Sarinah, Jln. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016 lalu, para pemangku kepentingan (Polri, TNI, BIN dll, red) sudah meminta agar revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat. Bahkan menjadi kebutuhan yang sangat urgent, karena sejumlah ketentuan di dalam UU No. 15 Tahun 2003 sudah tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan aparat hukum di lapangan. Dimana  menjadi penghambat dalam tugas operasional, terlebih ketika aparat akan menindak gerakan kelompok teroris yang hendak melakukan aksi bom.

“UU No. 15 Tahun 2003 menjadi pijakan aparat penegak hukum kita, namun DPR RI seolah-olah menyandera proses revisi ini pada perdebatan untuk hal-hal yang tidak substansial. Siapa yang harus disalahkan dari sikap tarik ulur pembahasan atas sejumlah ketentuan atau pasal di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003, tentu DPR menjadi biang masalah karena pembahasan di DPR memakan waktu berlarut-larut akibat perbedaan kepentingan dan cara pandang, sehingga revisi UU No. 15 Tahun 2003 mengalami kelambatan bahkan telah banyak memakan korban berjatuhan,” kata Selestinus..

Tarik ulur pembahasan seperti ini, lanjut Selestinus, mengindikasikan bahwa di dalam tubuh Lembaga Legislatif pun kekuatan radikalisme dan intoleransi sudah menancapkan pengaruhnya, bahkan sejumlah partai politik. Diduga kuat mereka telah menempatkan kader-kadernya yang berorientasi pada radikalisme dan intoleransi dengan berlindung di balik alasan HAM, sehingga produk hukum yang dihasilkan akhir-akhir ini terkait terorisme dan radikalisme cenderung memberi ruang gerak yang luas bagi berkembangnya radikalisme dan intoleransi. (bkr/sfn)

To Top