Politika

Warga Optimis Gubernur Viktor Berhasil Bangun NTT Jika Lakukan 4 Jurus Ini

Longginus Ulan, Warga Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). (*)

KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Sejak dilantik menjadi Gubernur Provinsi NTT, Viktor Bung Tilu Laiskodat langsung tampil gesit melakukan gebrakan-gebrakan di dalam tubuh birokrasi. Rupanya, Viktor ingin birokratnya berlari cepat membangun NTT. Warga berharap, Viktor melakukan 4 jurus jika ingin berhasil membangun NTT menuju ‘NTT Bangkit dan Sejahtera.’

Longginus Ulan, salah satu warga Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), mengatakan, 4 jurus yang harus dilakukan Gubernur Viktor Laiskodat, yaitu pertama, merubah sistem kerja birokrasi yang masih lemah, dan dalam pengisian jabatan harus benar-benar melalui seleksi yang ketat, melihat track rekord kinerja, menghindari balas jasa politik dan KKN. Kedua, harus berani membasmi korupsi di NTT sampai tuntas.

Ketiga, lanjut dia, Viktor harus membuat program yang nyata untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat NTT, sehingga menekan angka TKI dari NTT ke luar negeri. Dan keempat, Viktor harus membangun kohesivitas sosial di atas keberagaman di NTT dan menjaga kerukunan.

“Sebagai masyarakat kita berharap NTT di bawah nahkoda Gubernur Viktor Laiskodat dan Yoseph Naisoi bisa membawa perubahan dengan berbagai terobosan pembangunan yang benar-benar nyata,” kata Longginus Ulan kepada Suaraflores.Net, saat dimintai komentarnya memperingati HUT NTT ke-60 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gubernur NTT tidak Punya Kompetensi Atur Orang Masuk Surga

Baca juga: Andre Garu: Mari Tolak Politisi Partai yang Memecah Bela Bangsa

Sementara itu, menyoal lapangan perkerjaan bagi warga NTT, Silvester, warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menilai Pemerintah Provinsi di NTT belum mempunyai strategi yang jelas terkait penanganan TKI/ TKW dan pengangguran. Strategi yang ada saat ini hanyalah bersifat kuratif dan represif saja.

“Untuk mengatasi masalah TKI/TKW dan pengguran di NTT. Pemprov NTT harus membangun kerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mendirikan BLK. Tidak boleh hanya bersifat kuratif dan represif saja,” tegasnya.

Menurut dia, jika pemprov tidak mau adanya pengangguran, maka perlu membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap kabupaen/ kota yang program pelatihannya harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar   kaum muda NTT punya skill sebelum masuk dunia kerja. (bkr/sfn)

To Top